Bisnis

Regulasi dan Kebijakan Industri Minyak dan Gas “Migas” Indonesia

Regulasi dan Kebijakan Industri Minyak dan Gas "Migas" Indonesia

Undang undang tentang Migas No. 22 Tahun 2001 ini memberi arti dalam perubahan mendasar di Industri Migas di Indonesia.Penguasaan Migas yang sebelumnya dipegang oleh Pertamina dialikan ke BP Migas yang kemudian dialihkan kembali ke SKK Migas.Aktivitas Industri hilir migas terikat pada Peraturan Pemerintah (PP) No.36 tahun 2004. Peraturan ini mengatur pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha hilir migas berdasarkan persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparant.

Untuk menunjang kegiatan hilir, setiap Badan Usaha harus memiliki izin usaha pada setiap inti dari bisnis yang dijalani. kondisi ini terkait dengan kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan serta niaga.Jangan tinggalkan juga mengenai peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 mengenai kebijakan energi Nasional. Tujuan kebijakan ini untuk mengarahkan dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negri.

Kebijakan Energi Nasional ini memiliki kebijakan utama berupa ;

  • Pemanfaatan Energi Melalui ;
    – Efisiensi Pemanfaatan Energi
    – Diversifikasi Energi
  • Penyediaan Energi Melalui ;
    – Penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negri
    – Pengoptimalan produksi dalam negri
    – Pelaksanaan konservasi energi
  • Kebijakan harga energi ke arah harga keEkonomian, dengan mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dan bantuan masyarakat yang tidak mampu.
  • Pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mendorong Peningkatan Produksi Migas

Eksplorasi menjadi salah satu kunci pendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Namun, menurut Indonesia Petroleum Association (IPA), saat ini nilai investasi dan realisasi pengeboran eksplorasi di Indonesia masih rendah.

Infrastruktur menjadi hal penting lainnya dalam menunjang produksi minyak dan gas bumi. Menurut sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana, produksi migas saat ini sudah berpindah dari wilayah Barat ke Timur Indonesia. “mulai sekarang kita sudah pindah ke timur, dominan laut dalam, yang kedalamannya mencapai 1.000 meter, beda dengan dibarat, yang hanya sekitar, yang hanya 100-300 meter, karena wilayah kerja saat ini berada dilaut dalam, maka diperluka infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan, jalan dan lain sebagainya”, terangnya.

Gde Pradnyana menambahkan, diwilayah timur hasil gas jauh lebih besar dibandingkan minyak.Gde P mengingatkan sudah waktunya Indonesia merubah pola konsumsi dari minya ke Gas. menurutnya gas jauh lebih besar potensinya dibandingkan minyak.

Kritikan yang diberikan kepada anggota  dewan Energi Nasional atau “DEN” Tumiran terhadap kebijakan energi Nasional “KEN”. Kebijakan Energi Nasional ini bertujuan untuk pengelolaan dan sasaran penyediaan energi Nasional sampai tahun 2050 mendatang yang mengacu pada Energi Baru Terbarukan “EBT”, Bauran Energi, pengelolaan BatuBara, gas bumi, harga subsidi energi dan ketentuan pengurangan subsidi energi.

Menurut Tumiran, KEN masih dinilai kurang cerdas karena energi yang terdapat di Indonesia hanya digunakan dan diJual keluar negri tanpa adanya penambahan nilai. “KEN” seharusnya mampu mendorong percepatan kamandirian dan ketahanan energi bangsa, Terang tumiran.

“EBT” Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan menjadi fokus perhatian dari EDN. Energi Surya, Angin, Air, dan biomassa dianggap mampu memenuhi kebutuhan energi nasional sampai 21%. Namun saat ini EBT baru memenuhi 5% dari seluruh kebutuhan energi masyarakat indonesia.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top