Life

BPJS Kesehatan : Apakah Masih Menguntungkan Masyarakat?

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan produk Badan Usaha Milik Negara yang bermanfaat untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan mulai berjalan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2014. Banyak warga antusias menyambut kehadiran BPJS Kesehatan karena lebih mudah untuk memperoleh pengobatan dengan harga merakyat.

Semua masyarakat Indonesia berhak mendaftar BPJS Kesehatan. Bahkan menurut UU BPJS Pasal 14, setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Perusahaan pun demikian, wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran setiap bulannya. Terdapat tiga kategori iuran sesuai fasilitas :

  • Sebesar Rp. 35.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  • Sebesar Rp. 100.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
  • Sebesar Rp. 150.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Khusus PBPU kelas 3 sebetulnya mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 7.000 per orang per bulan, sehingga sebetulnya totalnya Rp. 42.000.

Iuran tersebut tidak berlaku bagi warga tergolong pra sejahtera dan warga miskin karena iuran BPJS Kesehatan mereka ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Namun, seiring berjalannya waktu BPJS Kesehatan malahan mendapat kendala. Beberapa masyarakat mengeluhkan pelayanan BPJS yang kurang maksimal. Misalnya, peserta BPJS sering terabaikan ketika berobat di rumah sakit atau tempat berobat rekanan BPJS. Bahkan, peserta BPJS harus mengantre lama untuk memperoleh perawatan padahal kondisi sudah lemah dan kritis. Akibatnya, banyak pihak mulai meragukan pelayanan BPJS.

Bukan cuma itu saja, membengkaknya minat masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan secara murah membuat BPJS Kesehatan kewalahan dalam menangani lonjakan peserta. Sementara masih banyak peserta BPJS menunggak iuran bulanan.

Ada beberapa alasan yang membuat peserta BPJS menunggak iuran bulanan. Pertama, peserta tidak tahu ataupun lupa membayar iuran. Kedua, peserta mengalami kesulitan akses pembayaran. Ketiga, peserta tidak mampu membayar. Keempat, peserta sengaja tidak mau membayar. Bagi peserta nakal ini, BPJS Kesehatan akan mengenakan sanksi berupa denda

Polemik dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan membuat masyarakat menjadi bingung, apakah sebaiknya mendaftar BPJS atau asuransi kesehatan. Minimal jika memiliki asuransi kesehatan, Anda memperoleh proteksi maksimal dan penanganan secara cepat tanpa harus mengantre berlama-lama di rumah sakit.

Demi memudahkan Anda mengambil keputusan, berikut seluk-beluk pertanyaan yang kerap dipertanyakan masyarakat sebelum mendaftar BPJS Kesehatan. Lopers telah merangkumnya dari berbagai sumber.

T : Apakah karyawan bisa mendaftar jadi peserta BPJS mandiri (perorangan)?

J : Tidak bisa, kecuali karyawan resign terlebih dulu dari perusaahan tersebut, maka Anda dapat pindah status kepesertaan menjadi Peserta Bukan Pekerja Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri/perorangan.

T : Bagaimana bila karyawan belum memperoleh jaminan BPJS?

J : Karyawan merupakan peserta kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) yang wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan oleh tempat mereka bekerja. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Perpres No. 111 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013.

Jika pemberi kerja tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, atau tidak memberikan data yang lengkap dan benar, maka akan dikenai sanksi administratif berupa: 1) teguran tertulis, 2) denda 0,1%, dan 3) tidak mendapat pelayanan publik tertentu seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), SIM, sertifikat tanah, Paspor, dan STNK. Namun jika kondisi karyawan tersebut sangat membutuhkan jaminan kesehatan namun belum memperoleh kartu BPJS Kesehatan dari tempatnya bekerja, maka karyawan tersebut dapat mendaftar sebagai peserta mandiri (perorangan) untuk sementara waktu.

T : Apakah BPJS menanggung medical check-up?

J : BPJS Kesehatan dapat menjamin biaya medical check-up, dengan syarat medical check-up tersebut dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas dari dokter dan sebagai bentuk penanganan penyakit yang diderita peserta. Jika medical check-up dilakukan atas permintaan peserta BPJS Kesehatan sendiri, maka biayanya tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

T : Apakah fasilitas ambulans ditanggung oleh BPJS?

J : Pelayanan ambulans hanya diberikan untuk rujukan antar fasilitas kesehatan seperti antar fasilitas kesehatan tingkat pertama, dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan rujukan, antar fasilitas kesehatan rujukan sekunder, dari fasilitas kesehatan sekunder ke fasilitas kesehatan tersier, antar fasilitas kesehatan sekunder, dari rujukan balik ke fasilitas kesehatan dengan tipe di bawahnya.

Sementara kondisi di mana peserta BPJS tak menerima fasilitas ambulans adalah jemput pasien selain dari fasilitas kesehatan (rumah, jalan, lokasi lain), mengantar pasien ke tempat selain fasilitas kesehatan, rujukan parsial (antar jemput pasien atau spesimen dalam rangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan, yang merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satu fasilitas kesehatan), ambulans untuk mobil jenazah.

T : Fasilitas apa yang diperoleh peserta BPJS jika meninggal dunia?

J : Pelayanan jenazah peserta BPJS Kesehatan diberikan jika peserta BPJS Kesehatan meninggal dunia saat dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan yang didapat antara lain ambulans dari fasilitas kesehatan ke rumah duka dan pemulasaran jenazah (tidak termasuk peti mati). BPJS Kesehatan tidak memberi santunan kepada peserta yang meninggal dunia, karena iuran yang peserta bayarkan setiap bulan digunakan untuk mendanai peserta BPJS Kesehatan lainnya yang membutuhkan.

T : Apakah karyawan peserta bisa mengupgrade kepesertaan BPJS, dari pertanggunan perawatan kelas 2 ke kelas 1 dengan penambahan biaya seperti kelas 1?

J : Peserta BPJS Kesehatan kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti karyawan perusahaan, tidak bisa upgrade dari kelas 2 ke kelas 1 dengan penambahan biaya seperti kelas 1. Karena penentuan kelas perawatan peserta PPU ditetapkan dari gaji pokok dan tunjangan serta golongan atau pangkat.

T : Apakah BPJS menanggung biaya lab?

J : Pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan juga meliputi pemeriksaan laboratorium dan obat. Fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta BPJS Kesehatan, kecuali: peserta tidak mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku, peserta meminta hak lebih tinggi atau di luar hak kelas perawatannya. Sehingga apabila fasilitas kesehatan menarik biaya dari peserta BPJS Kesehatan, kami mengimbau peserta untuk melapor ke BPJS Kesehatan Center di rumah sakit tersebut sebelum melakukan transaksi pembayaran untuk dibantu mengkomunikasikannya dengan petugas rumah sakit.

T : Apakah bisa mendaftakan bayi dalam kandungan sebagai peserta BPJS?

J : Pendaftaran calon bayi sebenarnya diutamakan bagi peserta mandiri atau perorangan. Bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan secara otomatis adalah anak ke-1 sampai ke-3. Jika anak tersebut adalah anak ke-1 sampai ke-3, maka otomatis dijamin pelayanan kesehatannya oleh BPJS Kesehatan begitu lahir.

Baca Juga : Kapan Sebaiknya Mendaftarkan Bayi ke BPJS Kesehatan?

Begitu bayi dilahirkan, peserta dapat melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat dan di sana akan dicetakkan nomor kartu sementara. Selanjutnya, nomor sementara tersebut dapat dibawa ke BPJS Kesehatan Center di RS setempat untuk digunakan menjamin pelayanan kesehatan sang bayi.

T : Mengapa peserta BPJS sering dipersulit mengurus surat Rumah Sakit?

J : Sebelum dibawa ke rumah sakit peserta perlu mendapat pemeriksaan secara langsung oleh dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pemeriksaan oleh dokter di FKTP sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik sebagai dasar menentukan diagnosa penyakit serta penanganan yang harus dilakukan.

Jika diperlukan, maka dokter akan merujuk ke rumah sakit. Dalam mengurus berkas administrasi di rumah sakit, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga jika peserta yang bersangkutan tidak mampu mengurus sendiri (karena keterbatasan gerak akibat kondisi fisik yang tidak memungkinkan).

T : Apakah kelahiran dengan operasi caesar ditanggung BPJS?

J : Selama peserta BPJS Kesehatan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan operasi caesar tersebut dilakukan atas dasar indikasi medis yang jelas dari dokter yang memeriksa, maka biayanya dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jika dokter menyatakan bahwa bisa dilakukan persalinan normal di faskes tingkat pertama atau jejaringnya (bidan praktek mandiri, bidan desa, Puskesmas PONED, dsb), namun peserta ingin melakukan caesar di RS, maka biayanya tidak dapat ditanggung BPJS Kesehatan.

Degan melihat pernyataan seputar BPJS Kesehatan, Anda bisa memutuskan apakah mau segera mendaftar jadi peserta BPJS atau lebih nyaman menggunakan asuransi kesehatan.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top