Life

Pengertian Pelanggaran HAM dan Contohnya di Indonesia

Pelanggaran HAM dan Contohnya di Indonesia

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Yang sekarang telah menjadi UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM yang berbunyi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku . Mastricht Guidelines3 telah menjadi dasar utama bagi identifikasi pelanggaran HAM.

Macam pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM dapat dikelompokan menjadi 2 macam yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat.

Kejahat genosida itu sendiri berdasarkan UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama.

Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggaran (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secarapaksa atau bentuk- bentuk kekerasan seksual lain yang setara , penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan,etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

Subjek yang dapat menjadi pelanggar HAM

Menurut Mastricht Guidelines3 pelanggaran HAM terjadi lewat acts of commission (tindakan untuk melakukan), oleh pihak Negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh Negara atau lewat acts of discommission(tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh Negara .

Pelanggaran HAM oleh pihak Negara dapat dilihat dalam hal kegagalan nya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda,yakni:

  1. Kegagalan dalam kewajiban untuk menghormati,seperti pembunuhan diluar hukum.
  2. Kegagalan dalam kewajiban untuk melindungi, seperti kegagalan untuk mencegah terjadinya penyerangan etnis tertentu.
  3. Kegagalan dalam kewajiban untuk memenuhi, seperti kegagalan dalam memberikan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Sedangkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh satuan bukan pemerintahan diantaranya pembunuhan oleh tentara, pemberontakan dan serangan bersenjata oleh salah satu pihak melawan pihak lain.

Menurut UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM juga disebutkan bahwa pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur Negara. Oleh karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan.

Contoh Pelanggaran Ham di Indonesia

Contoh-contoh pelanggaran HAM yang lain dan pernah terjadi di Indonesia antara lain:

Rezim Soeharo di masa Orde Baru

Negara kita memiliki sejarah gelap dalam pelanggaran HAM di masa Orde Baru . Selama 32 tahun dibawah rezim pemerintahan Alm.mantan Presiden Soeharto telah terjadi ratusan bahkan ribuan pelanggaran HAM di Indonesia. Para aktivis politik, pemimpin oposisi, jurnalis dan tokoh-tokoh yang menghambat kelanggengan pemerintahan Alm.Soeharto telah mengalami serangkaian pelanggaran HAM seperi pemberontakan, penyiksaan, penculikan bahkan pembantaian. Sesudah lengsernya Alm.Soeharto pada bulan Mei 1998 banyak orang berharap bahwa Indonesia akan memasuki era liberalisasi dimana prinsip-prinsip dasar HAM seperti kebebasan pendapat akan dihargai. Namun realita yang terjadi didalam masyarakat Indonesia sampai sekarang tidaklah sesuai dengan harapan. Meskipun Soeharto tidak lagi berkuasa banyak institusi-institusi yang ia ciptakan dan asuh masih bertahan. Mereka telah mengakar secara sistematis dan baik dalam budaya politik maupun hukum sehingga praktek pelanggaran HAM di Indonesia terus berlanjut. Budaya impunitas yang meluas dikalangan aparat militer dan kepolisian merupakan salah satu sebab dari adanya praktek pelanggaran HAM di Indonesia saat ini.

Kontroversi G30S/PKI

Perkara seputar peristiwa G30S bagi KKR bakal menjadi kasus kontroversial. Dilema bisa muncul dengan terlibatnya KKR untuk memangani kasus pembersihan para aktivis PKI. Peneliti LIPI Asvi Marwan Adam melihat, kalau pembantaian sebelum 1 Oktober 1965 yang memakan banyak korban dari pihak Islam, karena pelakunya sama-sama sipil, lebih mudah rekonsiliasi begitu Soeharto pada 1 Oktober 1965 berhasil menguasai keadaan, sore harinya keluar pengumuman Peperalda Jaya yang melarang semua surat kabar terbit kecuali Angkatan Bersenjata (AB) dan Berita Yudha.

Dengan begitu, seluruh informasi dikuasai tentara. Berita yang terbit oleh kedua koran itu kemudian direkayasa untuk mengkambinghitamkan PKI sebagai dalang G30S yang didukung Gerwani sebagai simbol kebejatan moral.

Informasi itu kemudian diserap oleh koran-koran lain yang baru boleh terbit 6 Oktober 1965.Percobaan kudeta 1 Oktober, kemudian diikuti pembantaian massal di Indonesia. Banyak sumber yang memberitakan perihal jumlah korban pembantaian pada 1965/1966 itu tidak mudah diketahui secara persis. Peran media militer, koran AB dan Berita Yudha, juga sangat krusial. Media inilah yang semula menyebarkan berita sadis tentang Gerwani yang menyilet kemaluan para Jenderal. Padahal, menurut Cribb, berdasarkan visum, seperti diungkap Ben Anderson (1987) para jenazah itu hanya mengalami luka tembak dan memar terkena popor senjata atau terbentur dinding tembok sumur.

Baca Juga : Daftar Pasukan TNI yang Terlibat dalam Pemberontakan G30S PKI

Berita tentang kekejaman Gerwani itu memicu kemarahan massa.Karena itu, Asvi mengingatkan bahwa peristiwa pembunuhan massal pada 1965/66 perlu dipisahkan antara konflik antar masyarakat dengan kejahatan yang dilakukan oleh negara. Pertikaian antar masyarakat, meski memakan banyak korban bisa diselesaikan. Sebuah sarasehan Generasi Muda Indonesia yang diselenggarakan di Univesitas Leuwen Belgia 23 September 2000 dengan tema ”Mawas Diri Peristiwa 1965: Sebuah Tinjauan Ulang Sejarah”, secara tegas menyimpulkan agar dalam memandang peristiwa G30S harus dibedakan antara peristiwa 1 Oktober dan sesudahnya, yaitu berupa pembantaian massal yang dikatakan tiada taranya dalam sejarah modern Indonesia, bahkan mungkin dunia, sampai hari ini. Peritiwa inilah, simpul pertemuan itu, merupakan kenyataan gamblang yang pernah disaksikan banyak orang dan masih menjadi memoar kolektif sebagian mereka yang masih hidup.

Kasus Pelanggaran HAM di Maluku

Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah berusia 2 tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara 100% aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah (Pulau Ambon, Saparua, Haruku, Seram dan Buru) sampai saat ini masih belum aman dan khusus untuk Kota Ambon sangat sulit diprediksikan, beberapa waktu yang lalu sempat tenang tetapi sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang telah terjadi aksi kekerasan lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya di daerah – daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada indikasi tentara dan masyarakat biasa).

Penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta pembakaran rumah hal tersebut timbul karena komunikasi sosial masyarakat tidak jalan dengan baik, sehingga perasaan saling curiga antar kawasan terus ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang menginginkan konflik jalan terus. Perkembangan situasi dan kondisis yang terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sehingga masyrakat mencari jawaban sendiri dan membuat antisipasi sendiri.

Pelanggaran HAM oleh Mantan Gubernur Tim-Tim

Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc di Jakarta atas dakwaan pelanggaran HAM berat di Timtim dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sebuah keputusan majelis hakim yang bukan saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar apakah vonis hakim tersebut benar-benar berdasarkan rasa keadilan atau hanya sebuah pengadilan untuk mengamankan suatu keputusan politik yang dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu dengan mencari kambing hitam atau tumbal politik.

Bagi orang yang awam dalam bidang hukum, dapat diartikan bahwa hakim ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusannya. Sebab alternatifnya adalah apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat hukumannya minimal 10 tahun dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah ia dibebaskan dari segala tuduhan.Kedua, publik dapat merasakan suatu perlakuan “diskriminatif” dengan keputusan terhadap terdakwa Abilio tersebut karena terdakwa lain dalam kasus pelanggaran HAM berat Timtim dari anggota TNI dan Polri divonis bebas oleh hakim.

Pelanggaran HAM di PAPUA

Beroprasinya perusahaan-perusahaan besar di Papua tetap mengambil peran atas tejadinya pelanggaran HAM. Eksploitasi besar-besaran, perusakan lingkungan dan penyerobotan hak adat terus berlangsung. Tuntutan masyarakat atas perlakuan tidak adil dijawab dengan kehadiran aparat keamanan dan opers-operasi penumpasan separatism.

Sementara itu , berlakunya otonomi khusus belum menjadikan kondisi HAM lebih baik dari sebelumnya. Etidak siapan pemda dan campurtangan pusat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sementara itu, dinamika politik lokal, praktik-praktik korupsi menjadikan Papua terus dalam eterpurukan. Sehingga berbagai bentuk hak ekonomi, social dan budaya terabaikan.

Kasus Tanjung Priok 1984

Kasus Tanjung Priok 1984
Kasus Tanjung Priok 1984

Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 12 September 1984. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan anggota bintara ke Masjid As Saadah yang berlokasi di Tanjung Priok.

Bintara tersebut memerintahkan pengurus masjid untuk menurunkan spanduk-spanduk yang berbau kritik terhadap pemerintahan saat itu, Orde Baru. Mendengar permintaan ini, pihak masjid menolak untuk melepasnya karena memang sudah prinsip dan kebebasan mereka untuk berpendapat.

Tidak terima, anggota bintara yang ada melepas paksa spanduk-spanduk yang ada di masjid tersebut. Sayangnya, mereka gegabah dan tidak melepaskan alas kaki terlebih dahulu, padahal ada batas suci dimana mereka harus melepaskan alas kakinya.

Hal ini menyulut kemarahan para pengurus masjid dan warga sekitar karena sangat tidak sopan. Akhirnya, mereka membakar motor dan memukuli para bintara yang masuk tanpa izin dan tanpa melepas alas kakinya.

Menyikapi hal ini, pengurus masjid dan warga sekitar yang ikut dalam penyerangan tersebut ditangkapi dan dijebloskan dalam penjara. Dua hari kemudian, warga muslim Tanjung Priok melakukan demonstrasi untuk mendukung dan meminta kebebasan teman-teman mereka.

Situasi semakin memanas karena pihak militer tidak menggubris tuntutan mereka. Akhirnya, terjadi kericuhan dimana pihak militer menembaki para demonstran untuk membubarkan mereka.

Berdasarkan hitungan resmi, peristiwa ini menyebabkan 24 orang tewas serta 54 orang terluka. Akan tetapi, menurut perkiraan, ada lebih dari lebih dari 100 warga Tanjung Priok yang tewas, hilang, ataupun terluka pada saat demonstrasi tersebut.

Faktor dan Solusi Pelanggaran HAM

Dari beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM diantaranya:

  1. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat
  2. Budaya impunitas yang berkembang di kalangan aparat hukum dan kepolisian
  3. Budaya security approach yang dilakukan pemerintah
  4. Pelayanan public yang tidak baik

Solusi-solusi untuk meminimalisasikan bentuk pelanggaraan HAM adalah:

  1. Mengadakan reformasi dalam tubuh aparat hukum dasn peradilan
  2. Mengeluarkan UU yang mempunyai kekuatan hukum untuk menindak praktik pelanggaran HAM seperti itu
  3. Mengadakan sosialisasi kepada massyarakat dan institusi-institusi peradilan tentang pengidentifikasian bentuk pelanggaran HAM
  4. Membentuk lembaga untuk mengurus perlindungan saksi dan korban yang terpisah dari aparat hukum.

FAQ

  1. Apa yang dimaksud pelanggaran HAM?

    Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku

  2. Pelanggaran Ham dikelompokan Menjadi Dua

    Pelanggaran HAM dapat dikelompokan menjadi 2 macam yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan

  3. Contoh Pelanggaran HAM

    Salah satu bentuk Pelanggaran HAM Ringan diantaranya: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya dan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan pelanggaran HAM Berat diantaranya: Kejahatan Pembunuhan Masal (Genocida), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity),

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

4 − 2 =

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top