News

12 BUMN Akan Disiram RP. 121,73 Triliun Oleh Pemerintah

12 BUMN Akan Disiram RP. 121,73 Triliun Oleh Pemerintah

Pemerintah bakal memberikan dana tambahan senilai Rp121,73 triliun ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran tersebut di luar bantuan kepada BUMN sebesar Rp27,56 triliun yang tercantum dalam APBN 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada 12 BUMN yang diprioritaskan mendapat dukungan berupa pemberian dana talangan untuk modal kerja, kompensasi, hingga Penanaman Modal Negara (PMN).

Prioritas kepada 12 BUMN tersebut didasarkan pada lima pertimbangan, yakni: pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, peran sovereign yang dijalankan, eksposur terhadap sistem keuangan, porsi kepemilikan saham pemerintah hingga total aset yang dimiliki.

“Kami telah melakukan pembahasan dengan menteri BUMN dan Menteri Perekonomian, bahwa untuk BUMN yang sudah mendapatkan dukungan dalam APBN 2020 atau seperti tertulis Perpres 54 (54/2020) dilakukan beberapa tambahan ” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers melalui teleconference, Senin (18/5).

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa PLN akan mendapatkan dana kompensasi dari tarif listrik yang tak mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir, yakni sebesar Rp 48,8 triliun.

Perusahaan setrum pelat merah itu juga akan mendapatkan PMN sebesar Rp5 triliun seperti yang sudah tercantum dalam Perpres 54 tahun 2020.

Selanjutnya, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada PT Hutama Karya berupa penambahan PMN sebesar Rp7,5 triliun dari sebelumnya hanya mendapat Rp3,5 triliun. “Sehingga totalnya adalah Rp11 triliun,” ucapnya.

Berikutnya, Perum Bulog yang melakukan penugasan operasi logistik akan mendapatkan dana tambahan sebesar Rp10,5 triliun.

Setelahnya, ada PT Garuda Indonesia (Persero) yang akan mendapatkan dana talangan sebesar Rp 8,5 triliun. Sri Mulyani mengatakan, pemberian dana ini dilakukan dengan tata kelola dan akuntabilitas dan transparansi tinggi.

“Kami akan melibatkan BPKP, BPK dan KPK dalam melihat operasi dan membantu menggunakan dana talangan sehingga fungsi BUMN tetap jalan dan tidak ada penyalahgunaan dana talangan,” tegasnya.

Ada pula PT Kereta Api Indonesia yang akan dapat talangan modal kerja Rp3,5 triliun dan PT Perkebunan Nusantara yang mendapatkan dana talangan modal kerja sebesar Rp4 triliun.

Kemudian, ada PT Bahana yang merupakan parent company Jamkrindo dan Askrindo akan mendapatkan PMN tambahan Rp6 triliun untuk program jaminan UMKM yang dijalankan oleh Askrindo dan Jamkrindo.

Kemudian PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan mendapatkan tambahan penyertaan modal negara dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun. Tambahan PMN itu ditujukan untuk memperlancar penyaluran kredit usaha kecil dalam program mekar.

Pemerintah juga akan memberikan talangan modal kerja bagi PT Krakatau Steel sebesar Rp3 triliun dan talangan modal kerja sebesar Rp650 miliar kepada Perumnas.

Sementara PT Pertamina (Persero) akan mendapatkan dana kompensasi dari tidak adanya kenaikan harga BBM yakni sebesar Rp 45 triliun sesuai dengan hasil audit BPK. Terakhir, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan mendapatkan PMN Rp500 miliar.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top