News

1,2 Juta Warga Nekat Mudik, Pakar: Mereka Bandel

1,2 Juta Warga Nekat Mudik, Pakar: Mereka Bandel

Masih banyak warga yang mudik meski pemerintah telah melarangnya. Bahkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebutkan bahwa 1,2 juta warga nekat mudik, bahkan hingga menerobos penyekatan yang didirikan aparat penegak hukum.

Pakar Transportasi Darmaningtyas menyayangkan warga yang masih nekat mudik. Darmaningtyas menilai warga yang mudik termasuk warga yang bandel.

“Yang pasti ini menunjukkan masyarakat bandel. Karena pemerintah sudah selalu mengingatkan setiap terjadi libur agak panjang, pasti terjadi kenaikan Covid-19. Larangan mudik kan dalam rangka mencegah terjadinya penularan Covid-19. Tapi kan masyarakat nekat tetap pengin mudik. Kesimpulannya masyarakat bandel,” kata Darmaningtyas, Rabu (12/5/2021).

Darmaningtyas mengatakan efektif atau tidaknya penyekatan mudik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tergantung dengan kedewasaan masyarakat. Menurut dia, masyarakat semestinya timbul rasa empati terhadap para dokter dan tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

“Jadi ini semua tergantung kedewasaan masyarakat. Saya sendiri karena saya tidak mau kena Covid-19, saya memilih tidak mudik. Efektif tidaknya ini tergantung pola pikir masyarakatnya, kedewasaannya. Mestinya masyarakat harus punya empati terhadap penderitaan para dokter dan nakes lainnya,” sambungnya.

Pakar Transportasi itu kemudian mengingatkan masyarakat bahwa dokter dan tenaga kesehatan akan menjadi pihak yang paling ‘menderita’ jika terjadi ledakan kasus Covid-19. Menurut dia, masyarakat yang tidak memiliki rasa empati kepada dokter dan tenaga kesehatan adalah masyarakat yang bandel.

“Kalau terjadi ledakan, yang paling menderita dokter dan nakes lain. Kalau masyarakat punya empati terhadap penderitaan para tenaga kesehatan maka masyarakat nggak akan bandel. Masyarakat itu bandel artinya nggak punya empati pada para dokter dan nakes,” papar Darmaningtyas.

Kompolnas: Penyekatan Mudik Sudah Maksimal

Di sisi lain, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan Polri sudah maksimal melakukan penyekatan terhadap warga yang nekat mudik. Penyekatan tahun ini, lanjut Poengky, dilakukan lebih ketat dibandingkan momen Lebaran tahun sebelumnya.

“Penyekatan yang dipasang lebih banyak, lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu. Diharapkan dapat mencegah pemudik-pemudik nekat. Artinya, jika di pos A bisa meloloskan diri, nantinya akan berhadapan dengan pos B, pos C dan seterusnya. Sanksi hukuman bagi pelanggar juga ada dan seharusnya menimbulkan efek jera,” kata Poengky, Rabu (12/5/2021).

Poengky menegaskan Polri dan pihak-pihak lainnya yang ikut melakukan penyekatan mudik telah bekerja dengan optimal. Bahkan, banyak warga yang diminta putar balik ke daerah asalnya sebagai sanksi nekat mudik.

“Saya melihat Polri dan instansi-instansi terkait antara lain Dishub, Pol PP dan TNI sudah mengupayakan secara maksimal penyekatan mudik tersebut,” sambungnya.

Usulan Menghadapi Momen Mudik di Tengah Pandemi

Kembali ke Darmaningtyas. Pakar Transportasi itu mengaku sudah menyampaikan usulan menghadapi momen mudik di tengah pandemi. Menurut dia, mudik sebaiknya diperkenankan namun dengan syarat harus menggunakan kendaraan umum yang menerapkan protokol kesehatan ketat.

“Saya kemarin-kemarin sebetulnya mengusulkan lebih baik diperkenankan mudik. Tetapi menggunakan angkutan umum yang prokesnya dijaga ketat, benar-benar terkontrol. Misalnya, kapasitas (penumpang) betul-betul cuma 50 persen,” papar Darmaningtyas.

Syarat selanjutnya yang diusulkan Darmingtyas adalah diberlakukan kenaikan tarif angkutan umum hingga dua kali lipat. Menurut dia, cara tersebut lebih terkontrol daripada diberlakukan penyekatan di daerah perbatasan.

“Konsekuensinya tarif (naik) dua kali lipat. Kan nggak masalah kalau memang masyarakat nekat, ngotot mau mudik. Bayar dua kali lipat nggak masalah. Itu jalan tengah yang mau mudik, silakan dengan angkutan umum. Kalau pakai angkutan umum dengan dibatasi, kan lebih terkontrol,” tambahnya.

To Top