News

2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

2 tahun sudah Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin meminpin Indonesia. KH Abdussalam Shohib, Wakil Ketua PWNU Jatim, mengharapkan pemerintahan 2 tahun Jokowi-Ma’ruf Amin tak alergi terhadap kritik. Hal tersebut ia ungkapkan saat mengevaluasi 2 tahun usia pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Rabu (20/10/2021).

“Kami harap tiap penyampaian masyarakat soal perbaikan kinerja itu ya mohon jangan dianggap sebagai upaya tak mengakui negara, jangan dianggap berlebihan. Biarkan rakyat nanti mengevaluasi dan mengkritik yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan,” ujarnya seperti dikutip dari laman detikcom, Rabu (20/10/2021).

“Ini juga membutuhkan peran masyarakat, membutuhkan peran kita semua. Untuk berani menyampaikan kritikan atau evaluasikepada apa yang sudah dilakukan pemerintah,” imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Gus Salam itu lalu mengapresisasi instruksi Kapolri agar tiap anggotanya tak antikritik. Ia juga sependapat dengan pemerintah supaya tiap oknum yang melanggar SOP diberikan sanksi.

“Jadi saya juga sangat setuju dengan tindakan tegas dari Kapolri dalam memberi sanksi kepada oknum internal Polri yang berlebihan atau melanggar SOP,” ujar Gus Salam.

“Itu saya kira harus dilakukan oleh Polri. Sebab apabila tidak, imej kalau kepolisian ini bukan lagi membela masyarakat, bukan lagi temannya masyarakat, in ikan juga bahaya. Jadi ketegasan memang dibutuhkan. Harus ada upaya konkret pula di jajaran bawahnya. Dan selalu mengutamakan pendekatan persuasif serta humanis,” tuturnya.

2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pemberantasan Korupsi Dianggap Makin Lemah

Pada 2 tahun pemberintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin, pemberantasan korupsi dianggap makin melemah. Kedepannya, Jokowi diharapkan dapat melakukan perbaikan.

“Dua taun Joko Widodo-Ma’ruf, upaya pemberantasan korupsi menurun,” ucap peneliti Pusat Antikorupsi Universitas Islam Malang, Fachrudin, dilansir dari detikcom, Kamis (21/10/2021).

Hal tersebut, ujar Fachrudin, dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurun.

“Yaitu skor 37 ranking 102 dunia, dari tahun kemarin ranking 85 dengan nilai 40,” ucapnya.

Menurutnya, pelemahan KPK dan adanya revisi UU KPK, termasuk pula Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status pegawai KPK.

“Presiden juga tak ambil sikap,” tegasnya.

Hal lain yang menunjukkan menurunnya upaya pemberantasan korupsi ialah Starnas PK (Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) yang belum maksimal.

“Terutama meningkatkan partisipasi publik,” imbuhnya.

Bagi Fachrudin, terkuaknya kasus korupsi yang belakangan terjadi, yaitu Bupati Probolinggo dan beberapa lainnya, tak lepad dari peran para pegawai KPK yang kini sudah diberhentikan.

“Artinya, masih sangat tak cukup, dalam hal pemberantasan korupsi. Selanjutnya harus dilakukan perbaikan upaya pemberantasan korupsi,” tutupnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top