News

3 Kontroversi Bupati Penajam Paser Utara Sebelum Keciduk OTT KPK

3 Kontroversi Bupati Penajam Paser Utara Sebelum Keciduk OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan alias OTT kepada Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Ia ditangkap bersama 10 orang lainnya.

“KPK melakukan OTT salah satu bupati di daerah Kaltim yakni Bupati Penajam Paser Utara dengan 20 pihak terlibat diamankan Tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (13/12/2022).

Dari informasi pimpinan KPK, Abdul Gafur ditangkap lantaran dugaan menerima suap dan gratifikasi. KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadpa yang bersangkutan dan memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukumnya.

Sebelum keciduk KPK, Bupati Penajam Paser Utara Gafur Mas’ud pernah menimbulkan beberapa kontroversi. Berikut daftarnya:

Ditegur Mendagri Karena Belum Bayar Insentif Nakes

Abdul Gafur Mas’ud pernah ditegur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena belum menyelesaikan kewajiban membeayar insentif para tenaga kesehatan (nakes). Ia dan sembilan kepala daerah lainnya mendapat teguran tersebut.

Lihat Juga: Intip Garasi Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi yang Terjerat OTT KPK

Seperti dilaporkan Badan Keuangan, Pemkab Penajam Panjer Utara mengatakan bahwa pembayaran insentif nakes terhambat karena proses penyesuaian alias rasionalisasi anggaran daerah yang direalokasikan tersebut membutuhkan waktu lebih lama. Setelah proses birokrasi itu selesai, Pemkab PPU membayarkan intesif nakes yang tertunda tersebut.

Bupati Penajam Paser Utara Pernah Nyatakan Tak Mau Urus Penanganan COVID-19

Bupati Abdul Gafur Mas’ud pernah menegaskan tidak mau lagi terlibat dalam penanganan COVID-19. Keputusan tersebut ia ambil lantaran yang dilakukannya selama ini justru menyudutkan dirinya dan menimbulkan masalah baru.

Ia merasa tersudutkan salah satunya lantaran audit pengadaan chamber box alias bilik disinfektan untuk kendaraan sebanyak empat unit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kala itu harga per unitnya adalah Rp 500 juta dan kemudian turun menjadi Rp 200 juta saat diaudit.

Pembangunan Rumah Dinas Hingga Rp 34 Miliar

pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara hingga kini masih belum rampung walaupun telah menelan dana Rp 34 miliar. Untuk menyelesaikannya masih dibutuhkan anggaran lagi.

Lihat Juga: Telan Anggaran Rp 34 M, Ini Penampakan Rumah Dinas PPU Yang Dilengkapi ‘Dermaga’

kepala Dinas PUPR PPU Edi Hasmoro, menuturkan masih membutuhkan dana untuk sejumlah pengerjaan lanjutan pembangunan rumah dinas bupati.

"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah tersebut seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga serta pengerjaan interior rumah," terang dia Agustus 2021 lalu.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top