News

43 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Polri

43 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Polri

43 mantan pegawai KPK dilantik jadi ASN polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis, 9 Desember 2021. Kapolri percaya Polri dapat memperkuat komitmen Pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Selamat bergabung. Kita perkuat komitmen serta kebijakan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem anti korupsi,” tutur Sigit dalam pemberian amanah di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

“Jadi iklim investasi, APBN yang dipakai dan semua rangkaian kebijakan dalam rangka mendorong dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar dapat terlaksana dengan baik,” lanjutnya.

Sigit menilai bergabungnya eks pegawai KPK di Polri akan memperkuat lembaga tersebut untuk menjalankan komitmennya terkait pemberantasan korupsi di RI. Ia mengatakan hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo, di mana pemberantasan korupsi bukan saja dengan proses hukum. Namun juga dengan melakukan pencegahan.

“Dan ini sejalan dengan arahan Pak Presiden ketika pelaksanaan Hakordia tadi pagi, di mana beliau menyampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya pada penegakan hukum.”

Lihat Juga: Jokowi Restui 56 Pegawai KPK Yang Tak Lulus TWK Direkrut Polri

“Tapi harus menyentuh pada hal yang sifatnya fundamental menuntaskan akar masalah. Sebab itu sangat penting diperkuat divisi pencegahan dam pemberantasan korupsi,” tutur mantan Kapolda Banten itu.

Sigit percaya 43 pegawai KPK dilantik jadi ASN ini akan memperkuat Polri dalam menindak perilaku koruptif yang menyebabkan kerugian negara.

“Tentu dengan hadirnya rekan-rekan, dengan rekam jejak rekan-rekan yang saya tak ragukan lagi. Saya percaya rekan-rekan bakal memperkuat organisasi Polri terkait pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Sigit juga mengingatkan soal situasi dalam negeri yang menurutnya tidaklah mudah sebab harus mengupayakan kesuksesan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia kemudian memerintahkan Novel dkk untuk mengawal APBD supaya tepat sasaran dan menekan risiko kebocoran anggaran.

Hal itu, sambung Sigit, sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim investasi. Tujuannya yaitu untuk memberi kepastian bagi investor baik dari dalam atau pun luar negeri.

“Di Indonesia kita mengetahui indeks persepsi korupsi RI menurun dari urutan 85 jadi 102. Ini jadi tantangan kita semua, khususnya Polri untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi ini. Kami percaya dengan bergabungnya rekan-rekan bahwa indeks persepsi korupsi akan dapat kita perbaiki,” ungkapnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top