News

Ahok Jelaskan Ketua RT dan RW Harus Lapor Lewat Qlue

Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta membantah akan memecat ketua RT/RW yang tidak melapor melalui aplikasi qlue milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurutnya, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari uang operasional yang diterima ketua RT/RW itu.

Ahok mengatakan (30/5), “Sekarang logika beegini, mereka ingin masuk penjara apa tidak? kalau kamu terima uang APBD ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah’ itu ada pertanggungjawabannya tidak? sekarang ini pertanggungjawaban uang operasional itu ngarang-ngarang tidak?.”

Ketua RT/RW yang mempermasalahkan laporan kemungkinan adalah mereka yang memperjualbelikan lapak dan parkir liar. Kendati, lapak dan parkir liar tersebut ditertibkan oleh Satpol PP, sehingga RT/RW tersebut mempermasalahkan Qlue untuk menyerang balik Ahok. Duga Ahok.

Ahok menambahkan, masalah yang sebenarnya diduga lantaran lapak-lapak mereka dibongkar. Sebab, dari jual lapak mereka bisa mendapatkan 1,5 Juta per bulannya. Qlue ini kan hanya cari alasan bagaimana mau ribut dengan saya.

“Kalau kamu tidak suka Qlue, ya tidak usah lapor,” ujarnya.

Sebelum itu, Ketua RW 12 Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat mengaku dipecat oleh Lurah Kebon Melati Winetrin karena menentang kebijakan Pemrov DKI Jakarta yang mengharuskan RT/rw di Jakarta harus melaporkan melalui Qlue tiga kali dalam sehari.

Instruksi aduan Qlue oleh ketua RT/RW sudah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur No 903 Tahun 2016 mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW di DKI Jakarta.

Laporan Qlue di berikan sebesar Rp. 10 Ribu setiap bulannya. Untuk ketua RT mendapat insentif sebesar Rp.975 ribu, sedangkan ketua RW mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.2 Juta.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top