News

Ancaman Bui Bagi Pelanggar Prokes di DKI, PKS: Warga Menolak!

Ancaman Bui Bagi Pelanggar Prokes di DKI, PKS: Warga Menolak!

Pemprov DKI Jakarta berencana menambahkan sanksi penjara selama tiga bulan bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) atau tidak bermasker berulang kali ke dalam Perda Covid-19. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengkritik rencana itu.

Menurut Yani, ancaman bui tiga bulan bagi pelanggar prokes berulang di DKI kontraproduktif. Oleh karenanya, lanjut dia, warga akan melakukan penolakan.

“Jangan sampai nanti kalau ada revisi, titik tekannya adalah memberi sanksi yang lebih tegas, dalam kondisi seperti ini malah justru akan kontraproduktif. Warga masyarakat akan menolak. Sebab apa? Sekarang warga sedang kehilangan pencarian, bahkan banyak pengangguran,” kata Yani, kamis (22/7/2021).

Yani kemudian menyoroti rutan atau lapas yang mungkin akan mengalami kelebihan kapasitas jika rencana bui bagi pelanggar prokes berulang itu diterapkan. Dia meminta Pemprov DKI mempertimbangkan persoalan rutan ini.

“Kemudian bagaimana dengan kemampuan rumah tahanan yang ada? Mungkin warga ada yang berpikir nggak apa-apa saya ditangkap daripada di rumah nggak maka. Mending di (rumah) tahanan, bisa makan,” tegas Yani.

“Bagaimana kemampuan (rutan) kalau memang jutaan orang bisa menyerahkan diri untuk ditahan? Ini persoalan yang harus jadi perhatian,” imbuhnya.

Gerindra: Sanksi Bui Bagi Pelanggar Prokes Tidak Tepat

Selain dari PKS, Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman juga menyuarakan ketidaksepakatannya terhadap rencana Pemprov DKI terkait penambahan sanksi bui tiga bulan bagi pelanggar prokes berulang. Habiburokhman menilai sanksi bui tidak sejalan dengan dinamika penegakan hukum di masa sulit ini.

“Ancaman hukuman pidana penjara bagi pelanggar prokes dalam raperda Covid-19 DKI Jakarta dan beberapa provinsi lain, menurut saya, tidak tepat karena tidak sesuai dengan situasi dan dinamika penegakan hukum saat pandemi ini,” kata Habiburokhman, Kamis (22/7/2021).

Habiburokhman juga menyoroti kondisi rutan yang selama ini sudah kelebihan kapasitas. Menurut politikus Gerindra itu, kondisi di dalam rutan akan semakin runyam jika rencana Pemprov DKI tersebut dijalankan.

“Saat ini kita kesulitan mengendalikan penyebaran Covid-19 di rutan yang sejak lama memang sudah sangat over kapasitas. Kalau sekarang dalam perda diterapkan sanksi pidana maka akan semakin menambah persoalan antisipasi penyebaran Covid-19 di penjara,” tegas dia.

Habiburokhman mengatakan tidak pantas pelanggar prokes berulang diganjar dengan sanksi penjara tiga bulan. Menurut dia, sanksi yang ideal bagi mereka adalah administrasi atau denda.

“Secara umum pelanggar prokes sangat tidak layak dipidana penjara karena pada dasarnya mereka bukan kriminal atau penjahat yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Sanksi yang ideal bagi pelanggar prokes ya sanksi administrasi atau denda,” imbuhnya.

Wagub DKI Harap Warga Tak Panik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga tidak panik setelah mendengar adanya rencana penambahan sanski bui tiga bulan bagi pelanggar prokes berulang. Riza menegaskan penjatuhan sanksi itu dilakukan ketika yang bersangkutan sudah pernah mendapatkan sanksi administratif.

“Penerapan sanksi pidana dalam usulan Perubahan perda Nomor 2 Tahun 2020 kita harapkan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Delik pidana pelanggaran tersebut dikonstruksikan untuk masyarakat yang melakukan pengulangan pelanggaran setelah yang bersangkutan pernah dikenai sanksi administratif,” ucap Riza.

Diketahui, terdapat penambahan dua pasal sanksi pidana, yakni Pasal 32A dan 32B dalam draf perubahan Perda Corona DKI. Pasal 32A ayat 1 menerangkan setiap orang yang tidak bermasker secara berulang akan terancam sanksi bui paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu. Sanksi serupa juga berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran prokes.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top