News

Anies Ungkap Alasan Berlakukan PSBB Ketat di DKI

Anies Ungkap Alasan Berlakukan PSBB Ketat di DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat untuk menekan laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta. PSBB ketat ini akan dimulai pada Senin (11/1/2021) hingga 25 Januari 2021.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

Anies mengungkap sejumlah alasan di balik keputusan tersebut. Ia menyinggung soal penambahan kapasitas fasilitas kesehatan yang semestinya lebih cepat dari penambahan kasus Covid-19.

“Mengapa pembatasan diperlukan? Karena kecepatan pemerintah menambah kapasitas fasilitas kesehatan tidak boleh lebih lambat daripada kecepatan penambahan kasus. Setiap penambahan kapasitas tempat tidur membutuhkan penambahan tenaga kesehatan, penambahan peralatan dan obat-obatan,” ungkap Anies dalam keterangan tertulis di situs Pemprov DKI Jakarta.

PSBB Ketat Efektif Turunkan Kasus Covid-19

Lebih lanjut, Anies Baswedan menyebut saat ini DKI Jakarta memiliki kasus aktif Covid-19 di titik angka tertinggi, yaitu 17.383. Adapun maksud dari kasus aktif Covid-19 adalah pasien yang belum dinyatakan sembuh baik mereka yang melakukan isolasi mandiri maupun mereka yang mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Anies mengaku ingin mencapai ‘torehan’ optimal dalam mengendalikan kasus Covid-19 di DKI Jakarta sebagaimana yang terjadi pada September 2020. Saat itu, Pemprov DKI menerapkan PSBB ketat dan berhasil menurunkan kasus Covid-19 setelah terjadi lonjakan besar akibat libur panjang Tahun Baru Islam pada pertengahan Agustus 2020.

“Kita ingat pertengahan bulan Agustus (2020). Ada libur panjang Tahun Baru Islam. Dua minggu sesudah libur panjang, pertambahan kasus harian dan pertambahan kasus aktif melonjak sangat cepat. Maka, pada saat itu, kita memutuskan menarik rem darurat di pertengahan bulan September,” terangnya.

Anies menyebut PSBB ketat yang diterapkannya saat itu dapat menurunkan kasus Covid-19 di DKI Jakarta hingga 50 persen. Artinya, lanjut dia, pemberlakukan PSBB ketat efektif untuk menurunkan kasus Covid-19.

“Beberapa waktu sesudah rem darurat ditarik, tampak kasus aktif menurun pesat, bahkan kembali ke titik awal sebelum kenaikan. Turun sampai 50 persen, hingga kita bisa kembalikan ke PSBB transisi. Artinya, pengetatan pembatasan sosial itu benar-benar efektif menurunkan kasus aktif,” terangnya.

Anies Dukung Pembatasan Integral

Anies Baswedan menyinggung soal temuan kasus positif Covid-19 yang berasal dari warga luar DKI Jakarta yang dirawat di fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Dikatakannya, ada 26 persen kasus positif Covid-19 disumbang oleh warga Bogor, Depok, Tangerang dan Depok.

“Pada bulan Desember (2020) misalnya. Ditemukan 63.742 kasus positif oleh lab di Jakarta. 26 persen di antaranya adalah warga Bodetabek. Demikian pula perawatan di fasilitas kesehatan di Jakarta. Sekitar 24 – 27 persen dari pasien yang dirawat di faskes Jakarta adalah warga luar DKI Jakarta, terutama Bodetabek,” kata Anies.

Atas dasar itu, Anies mendukung adanya pembatasan secara integral. Mantan Mendikbud itu mendukung kebijakan pemerintah pusat memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa – Bali.

“Oleh karena itu, kami sangat mendukung keputusan pemerintah pusat untuk mengetatkan pembatasan sosial secara integral di wilayah Jabodetabek dan juga beberapa wilayah lainnya di Jawa dan Bali. Maka, kini kita bisa melakukan pembatasan secara simetris, bersama-sama,” lanjutnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat menetapkan PPKM Jawa – Bali mulai 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021. PPKM ini membatasi sejumlah kegiatan masyarakat mulai dari bekerja, bersekolah, berwisata hingga beribadah.

To Top