News

Arab Saudi Batasi Toa Masjid, DPR: Patut Ditiru!

Arab Saudi Batasi Toa Masjid, DPR: Patut Ditiru!

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyoroti aturan pembatasan toa atau pengeras suara masjid di Arab Saudi. Ace menyebut aturan itu bisa ditiru di Indonesia.

Mulanya, politikus Partai Golkar itu mengatakan pemerintah Indonesia sejatinya sudah memiliki aturan penggunaan toa masjid, namun hanya sebatas imbauan.

“Sebetulnya, kita juga sudah memiliki aturan khusus tentang penggunaan pengeras suara yang dipergunakan dalam masjid atau musala. Aturan ini dikeluarkan Dirjen Bimas Islam dan sifatnya masih sebatas imbauan,” kata Ace, Kamis (27/5/2021).

Ace menyebut aturan tersebut sudah ada sejak lama, tepatnya pada tahun 1978.

“Aturan tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musala sudah ada sejak 1978. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978,” terang Ace.

“Instruksi Dierjen itu secara jelas dan terperinci sudah mengatur waktu-waktu penggunaan pengeras suara. Misalnya pengeras suara bisa digunakan paling awal 15 menit sebelum waktu salat subuh. Pada prinsipnya dalam pengaturan pengeras suara ini hanya diatur soal azan yang diperbolehkan menggunakan suara ke luar masjid atau musala,” sambungnya.

Ace kemudian menegaskan aturan pembatasan toa masjid yang diberlakukan di Arab Saudi bisa diterapkan di Indonesia. Hal ini, kata dia, juga mempertimbangkan keberagaman masyarakat yang tinggal di sekitar masjid.

“Substansinya, pengeras suara di masjid atau musala sebaiknya dipergunakan untuk azan dan ikamah sebetulnya patut ditiru. Kita juga harus memperhatikan kondisi keberagaman masyarakat di suatu daerah di mana letak masjid itu berada,” tegasnya.

MUI Bicara Kendala Batasi Toa Masjid di Indonesia

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengaku bingung dengan aturan pembatasan penggunaan toa masjid di Arab Saudi. Dia mempertanyakan dasar pemberlakuan aturan tersebut.

“Itu kan hak mereka untuk mengatur (warga) Saudi. Tetapi saya bingung juga atas dasar apa mereka membuat kebijakan itu, kata Anwar belum lama ini.

Anwar kemudian berbicara soal kendala jika aturan pembatasan penggunaan toa masjid diberlakukan di Indonesia. Dia menyebut Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi sehingga segala kebijakan membutuhkan masukan dan opini dari masyarakat.

“Itu kan kerajaan ya. Kalau kerajaan, rajanya sudah memerintahkan berarti rakyatnya tidak ada yang berani protes. Tetapi kita kan (negara) demokrasi, tidak mudah!” tegasnya.

Muhammadiyah Setuju!

Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menyataan setuju terkait aturan pembatasan penggunaan toa masjid. Namun, dengan syarat pemerintah melakukan pembicaraan terkait aturan tersebut.

“Pokoknya saya setuju kalau ada regulasi yang disepakati bersama tentang penggunaan speaker masjid. Mau azan dan ikamah saja boleh, mau ditambah dengan umpanya ya… kesepakatan semua lah,” kata Dadang belum lama ini.

Dadang kemudian menyoroti semakin banyaknya bangunan masjid di Indonesia. Menurut dia, tidak adanya aturan secara tegas terkait penggunaan toa masjid menjadikannya tidak kenal waktu.

“Kadang-kadang tengah malam atau menjelang subuh ada ngaji, ada suara keras dan lain sebagainya. Kalau malam itu perlu ada privasi, banyak orang yang punya orang-orang sakit kan perlu istirahat. Ada bayi kecil yang perlu tidur banyak, perlu kita hargai hak-haknya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Urusan Islam Arab Saudi mengeluarkan aturan pembatasan toa masjid. Toa atau pengeras suara masjid hanya diperbolehkan untuk azan dan ikamah. Di samping itu, volume toa juga harus dikurangi menjadi tingkat sepertiga.

Kementerian Urusan Islam Arab Saudi mengingatkan aturan itu berlaku untuk semua masjid di seluruh Kerajaan Saudi dan bagi yang melanggarnya akan dijatuhkan sanksi.

To Top