News

Banjir Komentar ke Wamenkum HAM yang Sebut Edhy-Juliari Layak Dihukum Mati

Banjir Komentar ke Wamenkum HAM yang Sebut Edhy-Juliari Layak Dihukum Mati

Sejumlah politikus mengomentari pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif yang menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Jualiari Batubara layak dituntut ancaman hukuman mati. Alasannya, kata Edward, Edhy dan Juliari melakukan korupsi di masa pandemi Covid-19.

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman meminta Edward setop berspekulasi. Menurutnya, tidak etis menyampaikan komentar di saat proses hukum masih berjalan.

“Setiap perkara ada konstruksi masing-masing. Makanya kita jangan berspekulasi. Biarkan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai undang-undang. Kami serahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Tidak etis kami mengomentari proses penyidikan yang sedang berjalan,” kata Habiburokhman, Rabu (17/2/2021).

Habiburokhman menjelaskan tuntutan hukum bagi Edhy dan Juliari harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Fakta tersebut, kata dia, harus melewati proses hukum yang dilakukan oleh hakim.

“Semua tergantung dari fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang dikumpulkan oleh KPK. Fata hukum itu apa yang dikumpulkan oleh penyidik lalu dikontestasi di persidangan dengan bukti-bukti terdakwa lalu disimpulkan oleh hakim,” terang dia.

Demokrat Minta Seret Semua Pihak yang Terlibat Korupsi

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menolak pernyataan Wamenkum HAM yang menyebut Edhy dan Juliari layak mendapatkan tuntutan ancaman hukuman mati. Benny mengatakan menyeret semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi kedua mantan menteri tersebut lebih penting dilakukan daripada hukuman mati.

“Yang jauh lebih penting bukan hukuman mati, tapi seret semua pihak yang diduga terlibat. Mengapa hanya Edhy Prabowo? Dan khusus dalam kasus bansos, mengapa berhenti di Mensos saja? Mengapa kasusnya dibawa ke soal suap saja?” kata Benny, Rabu (17/2/2021).

Politikus Partai Demokrat itu menuntut ditegakkannya keadilan. Pasalnya, kata dia, masyarakat juga menginginkan hal itu terealiasi.

“Yang dituntut publik dan masyarakat ialah keadilan. Keadilan dalam menegakkan hukum korupsi,” tegas Benny.

PAN: Pandangan Wamenkum HAM Tak Layak Disampaikan

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Sarifuddin Sudding meminta Wamenkum HAM tak sembarangan melontarkan pandangan terkait kasus korupsi Edhy dan Juliari. Sarifuddin mengatakan pandangan Wamenkum HAM bisa saja memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

“Wamenkum HAM jangan memberi suatu pandangan pendapat layaknya para pengamat. Sebagai pejabat publik, apalagi wamen, saya kira tidak layak memberikan pandangan seperti itu. Karena itu, sangat bisa berpengaruh dalam proses pro justitia Karena ini sangat berpengaruh dalam proses hukum yang saat ini dilakukan KPK,” kata Sarifuddin, Rabu (17/2/2021).

Politikus PAN itu kemudian meminta Edward Omar menahan diri dalam menyampaikan pandangan. Apalagi, kata dia, proses hukum terhadap mantan kedua menteri itu masih berjalan.

“Saya kira dia bisa (Edward) bisa menahan diri. Menahan diri dalam memberi suatu pernataan dalam suatu persoalan kasus. Apalagi ketika kasus itu saat ini ditangani aparat penegak hukum,” sambungnya.

Kata Edward Omar Soal Hukuman yang Layak untuk Edhy dan Juliari

Sebelumnya, Wamenkum HAM Edward Omar Sharif menyampaikan pendapat terkait hukuman yang layak bagi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara yang melakukan kasus korupsi di tengah pandemi Covid-19. Edward menilai kedua mantan menteri itu dituntut hukuman mati.

“Kedua kasus korupsi yang terjadi pada era pandemi, misalnya kita ketahui bersama bahwa dua mantan menteri terkana OTT KPK pada akhir 2020. Bagi saya kedua mantan menteri ini melakukan perbuatan korupsi yang kemudian kena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Pemberantasa Korupsi, yang mana pemberatannya sampai pidana mati,” ungkap Edward, Selasa (16/2/2021).

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top