News

BEM KM UNNES: Ma’ruf ‘King of Silent’, Puan ‘Queen of Ghosting’

Kritikan BEM KM UNNES

Bulan lalu, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo dengan julukan ‘King of Lip Service. Saat ini giliran Wapres Ma’ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendapat julukan. Kritik yang disampaikan melalui media sosial itu dikeluarkan oleh BEM KM Unnes (BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang). Konten tersebut diunggah di media sosial Instagram BEM KM Unnes pada, Selasa (6/7/2021).

Dalam unggahannya, tampak foto Wapres yang bersanding dengan Presidan dan di bawahnya terdapat foto Ketua DPR RI. Foto Puan terlihat berbayang dan bertuliskan ‘Queen of Ghosting’. Sementara, di bawah nama Ma’aruf terdapat tulisan ‘King of Silent’. Menurut BEM Unnes, Ma’aruf Amin malah kini absen dan tak bersuara di tengah situasi genting seperti ini.

Ma’aruf Amin sebagai Wakin Presiden, pada masa pandemi seharusnya juga ikut mengisi kekosongan peran yan tak bisa dilakukan oleh Presiden. Bukan malah mengosongkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tak memberi jawaban yang lugas, gambling dan jelas dalam memberikan tanggapan masalah multidimensional bangsa dan negara. Khususnya di saat pandemi. Secara keseluruhan, rakyat menilai Wapres Ma’aruf Amin tampak absen dan diam,” kritiknya di media sosial, seperti dilihat Rabu (7/7/2021).

Lihat Juga: BEM UI: Jokowi ‘King of Lip Service’

Selain itu, mereka juga menilai Ma’aruf hanya pemberi legitimasi kebijakan pemerintah, klaim Ma’aruf dinilai bias identitas dan agama.

“Anehnya, dalam beberapa kali memberi tanggapan di hadapan publik, ia malah hanya memberikan kesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang sangat bias agama serta identitas, yaitu agama Islam. Hal tersebut terlihat pada tanggapan politiknya mengenai halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melakukan vaksin COVID-19,” sambung caption tersebut.

Puan Maharani Tak Luput Dari Kritikan BEM KM Unnes

BEM KM Unnes juga mengkritik Puan Maharani, mereka menyoroti RUU PKS yang belum juga disahkan.

“Kritik kepada Puan Maharani dilakukan atas dasar pandangan kalau dia adalah simbol DPR RI. Sebagai Ketua DPR RI Puan mempunyai peran yang cukup penting dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini. Khususnya pada masa pandemi, yang dinilai tak berparadigma kerakyatan dan tak memihak kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker, dll). Dan belum juga mengesahkan RUU PKS yang sebenarnya lumayan mendesak serta dibutuhkan pengesahannya,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga dianggap kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Utang negara juga tak ketinggalan untuk disoroti.

Jokowi kurang becus dalam melakukan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal itu bisa dilihat dengan mudah dengan meninjau perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Misal soal hutang negara, komiten pada demokrasi dan penanganan pandemi. Walaupun terlihat pemerintah melakukan tugas dengan optimal mungkin, tetapi kenyataannya menunjukkan hal yang kerapkali kontradiktif dan paradoksial,” kata BEM KM Unnes.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top