News

Beredar Undangan Penundaan Pemilu 2024 dari Kemenko Polhukam, Mahfud Beri Penjelasan

 Beredar Undangan Penundaan Pemilu 2024 dari Kemenko Polhukam, Mahfud Beri Penjelasan

Beredar surat undangan penundaan Pemilu 2024 dengan kop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam) yang berencana menggelar rapat koordinasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022).

Dalam dokumen tersebut, surat undangan itu bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 dan diteken oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama pada Rabu (16/3/2022).

Dalam surat tersebut tertulis terkait permohonan supaya Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan bersedia jadi narasumber.

Menko Polhukam Mahfud MD memberi penjelasan, undangan penundaan Pemilu 2024 itu dimaksudkan untuk menjawab isu terkait penundaan pemilu.

“Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan Pemilu itu takkan memengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024,” jelas Mahfud lewat pesan singkat, Jumat (18/3/2022). 

Lihat Juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Megawati Taat Konstitusi

Mahfud menekankan, pemerintah tetap bekerja sesuai pedopan agenda konstitusional bahwa pemilu dan pilkada serentak digelar pada 2024. Ia menuturkan, isu yang kini berkembang terkait wacana penundaan Pemilu 2024 adalah gosip di luar agenda pemerintah.

“Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah dan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak,” tegasnya.  

Bawaslu RI Tolak Undangan Penundaan Pemilu 2024

Bawaslu RI menolak undangan rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024 yang digelar oleh Kemenkumham.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyampaikan sikap tersebut adalah keputusan rapat pleno Bawaslu RI. Ia mengatakan, Bawaslu Balikpapan diminta untuk tak menghadiri undangan penundaan Pemilu 2024.

Sikap Bawaslu ini berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU RI Ilham Saputra mengizinkan komisioner di daerah untuk menghadirinya.

Lihat Juga: Mahfud Md Tegaskan Pemilu 14 Februari 2024, Sudah Disetujui Jokowi

Sementara itu, mantan komisioner KPU Hadar Nafis Hadar Gumay  menganggap, undangan tersebut malah menyebabkan kecurigaan publik. Apalagi, Kemenko Polhukam tak menjelaskan dengan rinci isi acara itu dalam undangan.

Haidar juga mempertanyakan sikap Kemenko Polhukam yang memberikan undangan penundaan Pemilu 2024 kepada KPU Balikpapan tanpa sepengetahuan KPU RI. Ia pun mengingatkan soal tata krama kelembagaan. Menurutnya, tiap lembaga harus menghormati tugas, status dan kewenangan masing-masing. Dia menilai, tindakan Kemenko Polhukam tak mencerminkan hal itu.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top