News

Berikut Cara Indonesia Bebaskan Sandera dari Militan Abu Sayyaf

Jenderal Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI menegaskan bahwa Natuna harga mati, dimana Pulau Natuna berada di wilayah Indonesia Mutlak milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Wilayah NKRI, tidak dapat dinegosiasi, sudah utuh, dan harga mati," ucap Nurmantyo (26/9). Nurmantyo menambahkan bahwa, TNI akan membangun pangkalan pesawat 'TNI AU', Pangkalan Kapal 'TNI AL' dan Pangkalan TNI AD di Pulau Natuna. Pembangunan pangkalan militer TNI di Pulau Natuna sampai saat ini masih dalam proses. "Pangkalan seedang kita bangun di sana," ucapnya. Pangkalan tersebut diharapkan dapat selesai dalam dua hingga tiga tahun kedepan. Pulau Natuna yang strategis, dimana letak Pulau tersebut dekat dengan laut China Selatan dan memiliki sumber daya alam yang banyak, jadi pulau tersebut diperebutkan banyak negara seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan China. Pulau yang merupakan pulau-pulau terluar wilayah Indonesia, telah ditetapkan dalam deklarasi Djuanda 1957. Selain itu, SesuaiKonvensi Hukum Laut 1982, titik tersebut telah didaftarkan oleh pemerintah Indonesia dan PBB pada tahun 2009.

Strategi yang akan digunakan Pemerintah Indonesia dalam pernyataannya akan mendahulukan pilihan berdialog dengan kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina yang telah menyandera 10 ABK WNI.

Presiden RI Joko Widodo, mengatakan (3/4) bahwa “Sekali lagi yang terakhir Pilihan berdialog tetap didahulukan untuk menyelamatkan para sandera.”. Pemerintah tetap menyiapkan pasukan reaksi cepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur untuk beroperasi jika hal itu diperlukan.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pasukan Militer Indonesia tidak bisa melakukan kegiatan bahkan tindakan di Negara lain tanpa seijin Negara bersangkutan.

Joko Widodo menambahkan, “Saya amati terus dari mulai latihan, simulasi dll. Tapi.. tidak untuk masuk ke wilayah Negara Lain tanpa se-Izin Negara bersangkutan.

Untuk melakukan pembebasan sandera diwilayah Negara lain juga memerlukan izin dari DPR RI. Untuk saat ini Pemerintah Indonesia belum meminta izin dari DPR RI untuk dapat melakukan operasi tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top