News

BPJS Kesehatan Berantakan, Kota Depok ingin Kembali Ke JamKesDa

Portal Berita

Berantakannya pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “BPJS” membuat Pemerintah Kota Depok memutar otak untuk dapat menggantikan program yang dibuat pemerintah pusat tersebut.

Hendrik Tangke Allo, selaku ketua DPRD Kota Depok, mengaku bahwa dirinya telah merancang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang nantinya akan dapat menggantikan BPJS. SKD atau Sistem Kesehatan Daerah merupakan Jaminan Kesehatan Daerah.

Hendrik mengatakan bahwa, “Bayangkan, masyarakat saat ini semakin sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan meskipun sudah membayar iuran BPJS setiap bulannya. maka dari itu kami bersama pemerintah akan merancang Sistem Kesehatan Daerah atau SKD.”

Hendrik menambahkan bahwa dirinya telah mengajak legislatif dan eksekutif untuk dapat bersama-sama memikirkan jalan keluar bersama dinas kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat Depok.

Darimana anggaran itu berasal? “Anggaran Sistem Kesehatan Daerah “SKD” berasal dari APBD, Sistem kesehatan daerah ini diperuntukan bagi masyarakat kota Depok yang tidak mampu, Pelayanan kesehatan di RSUD ini diberikan secara cuma-cuma alias GRATIS.” ujar Ketua DPRD Depok.

“Kami yakin bahwa APBD yang ada saat ini pemerintah Kota Depok dapat mengcover biaya kesehatan bagi warga yang kurang mampu. Misal, tahun lalu Silpa RP.1,2 triliun namun pembangunan kota Depok masih bisa berjalan. Artinya pemerintah Kota Depok mempunyai dana nganggur yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai Warga Kota Depok yang kurang mampu melalui Sistem Kesehatan Daerah.” paparnya.

Usulan SKD tersebut mendapatkan dukungan dari walikota Depok, Idris Abdul Shomad, yang akan membicarakannya lebih lanjut dengan dinas terkait dan juga DPRD.BPJS Kesehatan Berantakan, Kota Depok ingin Kembali Ke JamKesDa

Sistem Kesehatan Daerah ini dalam payung hukum otonomi daerah adalah hal yang diperbolehkan. tidak dipungkiri, demi lancaarnya program SKD tersebut pemerintah Kota harus dapat mengukur kemampuan APBD Kota depok dengan sungguh sungguh.

Sistem seperti ini sudah diterapkan di Gowa, Sulawesi. Biaya kesehatan mulai dari puskesmas sampai RSUD diberikan secara cuma-cuma alias GRATIS. Menurutnya BPJS di Gowa, Sulawesi, diperuntukan untuk masyarakat menengah ke atas, jadi untuk warga yang kurang mampu dapat diarahkan kepada SKD.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top