News

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, DPR: Konyol!

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, DPR: Konyol!

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengkritik keputusan pemerintah yang memberlakukan syarat fotokopi BPJS Kesehatan untuk pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susu yang diperoleh dari jual beli mulai Maret 2022 mendatang. Luqman menilai aturan tersebut sewenang-wenang, irasional bahkan konyol.

“Terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan merupakan bagian dari praktik kekuasaan yang konyol, irasional dan sewenang-wenang,” kata Luqman, Sabtu (19/2/2022).

Politikus PKB itu mempertanyakan kaitannya syarat jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan. Dia mengatakan negara semestinya melindungi hak warganya seperti jaminan sosial kesehatan dan akses terhadap tanah.

“Apa hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan? Secara filosofi konstitusi, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara. Dalam melaksanakan kewajiban melindungi hak rakyat, negara tidak boleh memberangus hak rakyat lainnya,” tegas Luqman.

Luqman pun mencurigai ada jajaran kabinet Indonesia maju yang sengaja merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Merugikan yang dimaksud yakni membenturkan Presiden Jokowi dengan masyarakat.

“Lahirnya kebijakan ini membuat saya curiga adanya anasir jahat yang menyusup di sekitar Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya. Dan, dengan sengaja mendorong lahirnya kebijakan yang membenturkan Presiden dengan rakyat,” paparnya.

Perlukah Aturan BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah Dibatalkan?

Menurut Luqman, aturan BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah sebaiknya dibatalkan. Semestinya, tutur dia, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengkritisi aturan terkait, bukan justru langsung melaksanakannya.

“Saya minta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil membatalkan kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam layanan pertanahan,” tutur Luqman.

“Jika adalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 terdapat kekeliruan yang terkait dengan masalah pertanahan, seharusnya Menteri Sofyan Djalil sebagai pembantu Presiden memberi masukan agar inpres itu direvisi sehingga rakyat tidak dirugikan. Jangan malah sebaliknya, bersikap seolah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksakannya,” tambahnya.

Mardani Juga Mengkritik

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera juga mengkritik aturan BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah mulai Maret 2022 mendatang. Mardani menilai hal itu wujud dari niat baik pemerintah namun caranya tidak baik.

“Pertama, ini niat baik dengan cara yang buruk. Mestinya kegagalan BPJS jangan ditimpakan pada kementerian lain bebannya. Kedua, ini memperpanjang proses bisnis. Justru bertentangan dengan Jokowi melakukan regulasi. Ini menambng regulasi,” ujar Mardani, Sabtu (19/2/2022).

Mardani menyebut kebijakan BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah membebani masyarakat. Menurut dia, masyarakat tidak semestinya menanggung beban tersebut.

“Kasihan masyarakat mesti menanggung beban yang tidak seharusnya. Dan, akan diterapkan pada 1 Maret lebih berat lagi,” sambungnya.

Apa Kata Menteri BPN/ATR?

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan menegaskan pihaknya hanya menjalankan Peraturan Pemerintah. Sofyan menerangkan keputusan BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Aturan ini menginstruksikan Menteri ATR/Kepala BPN memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli sebagai peserta aktif program JKN.

“Kita melaksanakan Peraturan Pemerintah saja,” ucap Sofyan.

Aturan BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah akan berjalan secara efektif per tanggal 1 Maret 2022. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi.

“Mulai efektif 1 Maret 2022. Setiap pembeli tanah harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan,” terang Taufiqulhadi.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top