News

Buntut Pernyataan KLB Demokrat Brutalitas di Era Jokowi, BW Ngaku Senang

Buntut Pernyataan KLB Demokrat Brutalitas di Era Jokowi, BW Ngaku Senang

Kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto (BW) menyebut kongres luar biasa (KLB) Demokrat merupakan brutalitas demokratif di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika mendapatkan akomodasi dari pemerintah. Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai pernyataan BW tidak berdasar.

“Terlalu jauh, tidak beralasan, mengada-ada. KLB kan belum didaftarkan, belum melalui proses validasi dari Kemenkumham,” kata Donny, Sabtu (13/3/2021).

Donny menegaskan KLB Demokrat tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, dia meminta kuasa hukum Partai Demokrat itu tak lagi mengungkit-ungkit nama Presiden Jokowi di dalam polemik Partai Demokrat.

“Tidak ada hubungan (KLB Demokrat) dengan pak Jokowi. Urusan ini cukup di tangan pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham,” tegas dia.

BW Bersuara

Kuasa hukum Partai Demokrat BW pun angkat bicara menanggapi bantahan dari KSP terkait KLB Demokrat merupakan brutalitas demokratif di era Presiden Jokowi. BW mengaku senang dengan bantahan itu.

“Kami senang bila benar KSP membuat pernyataan seperti di atas,” kata BW, Sabtu (13/3/2021).

BW mengatakan publik telah memahami mengenai kejadian KLB Demokrat, beberapa waktu lalu. Dia menilai penyangkalan suatu pernyataan sering kali memiliki makna yang sebaliknya.

“Tapia da fakta yang tak dapat dibantah dan sudah dipahami oleh publik. Penyangkalan yang acap kali dilakukan justru bentuk konfirmasi sebaliknya. Karena apa yang dinyatakan selalu saja bertentangan dengan apa yang dilakukan. Ada cukup banyak bukti untuk hal itu,” tegas BW.

Menyoal Pernyataan Brutalitas di Era Jokowi

Sebelumnya, BW berharap pemerintah tidak memberikan akomodasi pihak-pihak yang terlibat KLB Demokrat. Menurut dia, ada brutalitas demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi jika pihak-pihak KLB Demokrat itu mendapatkan akomodasi.

“Tadi ada yang menarik dari mas Zaky kemukakan, konstitusi partai itu diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal. Ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya pak Jokowi,” ucap BW, Jumat (12/3/2021).

BW kemudian menyebut persoalan yang menimpa Partai Demokrat tidaklah main-main. Dia berharap persoalan tersebut bisa diatasi dengan baik, mengingat adanya peluang kejadian yang sama di partai lain.

“Mudah-mudahan ini bisa diatasi, jadi ini tidak main-main ini. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, kemudian sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini,” lanjutnya.

Sementara itu, kubu Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB Razman Arif Nasution menyangkal pernyataan tersebut. Razman menilai ‘brutalitas’ sebagai kata yang kasar.

“Brutalitas ini bahasanya ganas ini. Ada sekelompok orang jahat melakukan tindakan brutal yang tidak ngerti hukum, ditabrak semua. Kemudian ini seolah-seolah patut kami duga mengindikasikan (mengarah) pada pucuk pimpinan negara,” kata Razman, Sabtu (13/3/2021).

Padahal, kata Razman, gelaran KLN Demokrat tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly. Dia menegaskan KLB Demokrat murni dari pribadi KSP Moeldoko.

“Jadi saya perlu luruskan. (KLB Demokrat) ini tidak ada hubungannya dengan pak Presiden, Wapres, Menkumham. Tidak ada ini. Ini murni pribadi bapak Moeldoko,” sambung dia.

Razman kemudian menyayangkan pernyataan BW terkait brutalitas demokratif itu. Dia mengingatkan bahwa sebagai seorang pengacara tidak serta merta harus melontarkan pernyataan yang tidak mendasar.

“Saya ingin ingatkan meskipun kita sebagai lawyer, ada hak imunitas dan hak kekebalan. Tapi kita tidak serta-merta bebas mengatakan apapun. Jadi saya menyesalkan BW yang mengatakan ini yang diserang negara da nada brutalitas di situ,” tutur Razman.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top