News

Buntut Viral Rangkap Jabatan, Rektor UI Mundur Dari Jabatan Komisaris Utama BRI

Rektor UI Mengundurkan Diri Dari Jabatan Komisaris BRI

Setelah menjadi kontroversi karena merangkap jabatan, Rektor UI Ari Kuncoro kini menemui akhirnya. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama BRI. Pengunduran diri Ari juga telah diumumkan oleh BRI pada, Kamis (22/7/2021). Selain menerima pengunduran diri sang rektor, BRI juga menegaskan untuk berkomitmen menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang semakin baik.

Bukan hanya BRI, Kementerian BUMN juga telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro kemarin (21/7/2021).

“Kementerian BUMN sudah menerima surat pengunduran diri suadara Ari Kuncoro dari posisinya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan per 21 Juni 2021,” tulis BRI melalui keterbukaan informasi BEI, Kamis (22/7/2021).

Sementara itu, BRI langsung menggelar RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada sore ini. Berdasarkan informasi yang beredar, konferensi pers terkait RUPSLB rencananya dilakukan pada pukul 14.30 WIB.

Rangkap jabatan Rektor Universita Indonesia Ari Kuncoro sebelumnya mendapat banyak kritikan. Apalagi setelah Statuta Universitas Indonesia mengalami perubahan yang tidak lagi melarang rektor untuk rangkap jabatan menjadi sorotan. Kritik perubahan aturan tersebut dating dari para akademisi.

“Masalah utama soal kasus Rektor UI merupakan bagaimana peraturan hanya bersifat prosedur tanpa makna. Makin menguatkan kepercayaan kalau ada invisible hand yang jauh lebih berkuasa daripada aturan yang terdapat di sekitar kita. Ini sekali lagi bakal membuat masyarakat kehilangan kepercayaan,” ujar Prof Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Rabu (21/7/2021).

Di tengah kontroversi itu, pemerintah lalu meneken PP No 75 Tahun 2021 mengenai Statuta UI yang menggantikan PP No 68 Tahun 2013 terkait Statuta UI. Statuta itu saat ini memungkinkan Rektor UI untuk rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN.

“Betul, sudah ada PP No 75 Tahun 2021 dan telah diundangkan,” Kepala Bagian Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman, seperti dikutip dari detikcom, Kamis (22/7/2021).

PP No 75 Tahun 2021 terkait Statuta UI diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2 Juli 2021 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top