News

Bupati Alor Marah Singgung Mensos Risma Hingga Hina Perwira Korem

Bupati Alor Marah Singgung Mensos Risma Hingga Hina Perwira Korem

Bupati Alor, NTT (Nusa Tenggara Timur) Amon Djobo kembali kadi sorotan usai video dirinya marah-marah ke pegawai Kemensos dan menyebut nama Tri Rismaharini viral. Jauh sebelumnya, Amon juga pernah dilaporkan terkait penginaan dan pengancaman terhadap Kolonel Cpl Imanuel Yoram Dionisius Adoe.

Aksi Amon menyemprot dua orang pegawai Kemensos serta menyinggung soal bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Menteri Risma itu terekam dalam sebuah video berdurasi 3.9 menit. Amon menyinggung pembagian PKH yang disalurkan melalui DPRD, bukannya melalui Pemerintah Daerah.

“Jangan memakai politik yang seperti itu, dia (Tri Rismaharini) tak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini hingga bawah. Mulutnya lebih cepat daripada pikiran, pejabat apa model seperti itu, Menteri model apa begitu,” ujar Amon dalam rekaman tersebut.

Dari video yang beredar, Amon terlihat memarahi dua pegawai Kementerian Sosial sambil duduk di sebelah kiri keduanya. Ia lalu bertanya siapakah sebenarnya yang mengurusi PKH di daerah.

“Memang PKH itu DPR yang mengurus? Besok kamu pulang, besok yang buatkan surat ke Presiden, dia (Menteri Risma) pikir dia hebat,” tambahnya dengan suara kencang.

Amon juga menuturkan tak masalah jika ia dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, bantuan PKH merupakan program pemerintah pusat yang penanganannya di bawah pemerintah bukannya legislatif. Amon menilai pemberian PKH kepada legislatif tak menghargai usaha Pemerintah Daerah setempat.

“Kami pikir kita di daerah ini bodoh! DPR mana yang menangani itu?” kata Amon penuh amarah.

Namun hingga kini Bupati Alor itu belum menanggapi terkait video dirinya yang viral saat memarahi dua pegawai Kemensos tersebut.

Tanggapan Tri Rismaharini

Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi terkait video viral yang merekam Bupati Alor menyidir dirinya mengenai program PKH dan memarahi dua orang pegawai Kemensos. Risma menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukanlah program PKH.

Lihat Juga: Tri Rismaharini Emban Jabatan Menteri Sosial

“Saya jelaskan, jadi sebenarnya itu bantuan bukanlah PKH, tetapi bantuan untuk bencana,” kata Risma di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Ia mengaku sudah berupaya menghubungi berbagai pihak di Alor untuk menyalurkan bantuan, tapi tidak berhasil karena putusnya jaringan seluler akibat bencana. Akhirnya, tutur Risma, ia dapat menghubungi ketua DPRD Alor Enny Anggrek.

“Saya hubungi, bagaimana keadaan di sana sebab hampir semua NTT terdampak, saya hubungi kepala dinas, staf saya tidak ada yang bisa sebab memang ketika itu jaringan putus. Saya tanya siapa yang dapat saya hubungi ketika itu, lalu ada ketua DPRD (Enny) mengatakan kami membutuhkan bantuan, namun tak bisa (masuk),” kata Risma.

Bahkan, Risma juga menyampaikan masih menyimpak percakapannya dengan Enny, ia dengan tegas mengatakan penyerahan bantuan tersebut tak memiliki kepentingan lain.

“Saya masih punya WA-nya saya dapat tunjukkan bahwa kami tak memiliki kepentingan apa pun,” ucap Risma menegaskan.

“Saya tak memiliki niat apa pun kemudian begitu barang tak dapat masuk. Beliau (Ketua DPRD) menawarkan bu itu terdapat paket dari Dolog yang ibu dapat ganti. Karena kita tak dapat merapat, bantuan sebab cuaca buruk jadi syahbandar tak dapat melaut kapal-kapal semua berhenti,” lanjutnya.

“Lalu ‘Oke bu tak apa-apa dari Dolog nanti kami bantu’ lalu disebarkan sebab kami tak bisa sebab banyak sekali (yang membutuhkan) waktu itu kami tak dapat mengontak siapa pun di situ. Akhirnya yang suah dibagi tetapi tak ada (kepentingan apa pun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tak ada. Itu merupakan bantuan bencana,” terang Menteri Risma.

Bupati Alor, Amon Djobo Pernah Dolaporkan Ke Polda NTT

Sebelumnya, pada 2020 lalu Amon juga pernah dilaporkan ke Polda NTT. Ia dilaporkan atas dugaan melakukan penghinaan serta pengancaman kepada Kolonel Cpl Imanuel Yoram Dionisius Adoe, Kasiolog Korem 161/Wira Sakti.

Terkait kasu dugaan penghinaan dan pengancaman tersebut, Kodam Udayana mengatakan masalah tersebut tak terkait institusi, dan murni urusan pribadi.

To Top