News

Buruh Teriak ‘Jangan Jadi Gubernur Penakut’, Anies Mau Maafkan?

Buruh Teriak ‘Jangan Jadi Gubernur Penakut’, Anies Mau Maafkan?

Massa buruh yang kemarin (29/11/2021) menggelar aksi demo di Balai Kota DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menjadi pemimpin yang penakut serta menggunakan diksi bencong. Massa buruh meminta Anies membatalkan penetapan UMP 2022.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif meyakini Anies memamaafkan ucapan dari peserta aksi tersebut. Syarif mulanya menduga ucapan tersebut muncul karena ketidaksengajaan.

“Soal menyinggung pak Anies ‘jangan jadi gubernur bencong’, mungkin mereka keceplosan akibat situasi dinamis saat unjuk rasa,” kata Syarif, Senin (29/11/2021).

Syarif lantas mengapresiasi massa buruh yang menggelar aksi dengan damai. Mengingat, kata dia, tidak jarang aksi menimbulkan situasi yang tidak terkendali.

“Saya sangat memahami aspirasi kawan-kawan buruh. Dan, ketika unjuk rasa, situasinya kadang tidak terkendali. Tapi, saya apresiasi situasi damai bisa terjaga,” lanjut dia.

Syarif mengatakan Anies pasti memaafkan ucapan peserta aksi yang (menurutnya) keceplosan itu. menurut dia, ucapan itu menjadi dorongan bagi Anies untuk melahirkan solusi bagi para buruh.

“Saya sangat memaklumi, dan pak Anies juga saya pastikan akan memaafkan. Semangat pernyataan itu adalah mendorong pak Anies dapat memberikan solusi. Semoga ada win-win solution, antara buruh, Pemprov (DKI Jakarta) dan kalangan pengusaha,” tegasnya.

PKS: Buruh Sebaiknya Demo ke Menaker!

Di sisi lain, anggota F-PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz juga menanggapi permintaan massa buruh kepada Anies untuk membatalkan penetapan UMP 2022. Abdul Azis menilai aksi demo tersebut semestinya tidak ditujukan kepada Anies, melainkan ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.

“Mereka berbuat seperti itu karena belum mengerti secara utuh dijelaskan saja aturan yang ada bahwa sebaiknya mereka berdemo ke Menaker yang terlibat dalam pembuatan aturan secara nasional,” kata Abdul Azis, Senin (29/11/2021).

Abdul Azis menekankan UMP 2022 merupakan kebihakan pemerintah pusat sehingga salah alamat jika Anies yang diprotes terkait hal itu. Dia mengatakan Menaker-lah yang harus bertanggung jawab terkait UMP.

“UMP saat ini kebijakan pemerintah pusat karena ada omnibus law. Ya harusnya tanggung jawab Menaker,” tambahnya.

Massa Minta Anies Jangan Jadi Gubernur Penakut

Sebelumnya, massa buruh yang menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta meminta Anies Baswedan tidak menjadi pemimpin yang penakut. Buruh meminta mantan Mendikbud itu membatalkan penetapan UMP 2022.

“Saya mengatakan pak Anies Baswedan jangan menjadi Gubernur yang bencong, jangan jadi Gubernur yang takut karena hari ini jelas-jelas itu putusan MK. Gubernur DKI harus berani melawan itu! Gubernur Jabar belum menetapkan upah, kenapa (Anies) berani-beraninya menetapkan UMP DKI Jakarta?” ucap perwakilan KSPI Jakarta Sony Hinasa, Senin (29/11/2021).

Sony mendesak Pemprov DKI melakukan revisi UMP 2022 secepatnya. Dia meminta kenaikan upah buruh setidaknya tujuh persen.

“Kami buruh DKI Jakarta meminta harus hari ini revisi dan mencabut tuntutan buruh UMP Rp 47 ribu sebagai selisih, yaitu cuma berapa persen, kita minta (upah naik) 7 – 10 persen. Gubernur harus berani,” sambungnya.

Anies sendiri mengaku telah menyurati Kemenaker untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 di DKI Jakarta. Menurut dia, formula tersebut tidak cocok diterapkan di DKI Jakarta.

“Saya memang terbiasa menyelesaikan masalah, bukan umbar masalah. Kita bersurat pada Kemenaker Formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Karena itu, kita mengirimkan surat sesuai prosedur bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sudah fase pembahasan. Kita ingin di Jakarta, baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” terang Anies.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top