News

Didesak Minta Maaf ke Jokowi, AHY: Tak Perlu!

Didesak Minta Maaf ke Jokowi, AHY: Tak Perlu!

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak minta maaf ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pemerintah menolak hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko. Menanggapi hal itu, AHY menyebut dirinya tidak perlu meminta maaf ke Jokowi.

“Yang kami lakukan adalah melakukan klasifikasi ke pemerintah sehingga tak perlu meminta maaf,” kata AHY, Minggu (4/4/2021).

AHY menegaskan pihaknya tidak pernah melontarkan tuduhan kepada pemerintahan Jokowi terkait KLB Demokrat. Dia kemudian mengungkapkan alasan mengirimi surat Jokowi sejak tersiarnya rencana kubu Moeldoko melakukan KLB.

“Sejak awal tak ada secara resmi kami menuduh pemimpin atau pemerintah. Kami kirim surat ke Presiden Jokowi agar tak terkena fitnah terkait KLB ini,” terang AHY.

Pemimpin Partai Demokrat itu pun mengaku sudah melayangkan pesan kepada Jokowi berupa ucapan terima kasih terkait penolakan hasil KLB kubu Moeldoko. Menurutnya, keputusan yang diambil pemerintah menjadi kabar bagus bagi demokrasi di Tanah Air.

“Saya tanggal 31 Maret kemarin setelah mendengarkan penjelasan Kemenkumham langsung kirim pesan ke Presiden, mengucapkan terima kasih. Keputusan tersebut merupakan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia,” sambungnya.

Menurut AHY, kubu Moeldoko-lah yang semestinya meminta maaf kepada Jokowi. Pasalnya, lanjut dia, mereka telah memamerkan kekisruhan politik yang seharusnya tidak terjadi.

“Yang seharusnya minta maaf itu pihak KLB karena membuat keonaran dan mempertontonkan politik yang tidak pantas,” paparnya.

AHY Disuruh Minta Maaf

Sebelumnya, Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer mendesak AHY meminta maaf kepada Jokowi setelah pemerintah menolak hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko. Noel, panggilan akrab Ebenezer menyebut AHY seharusnya malu lantaran menyampaikan pernyataan yang mengandung tuduhan tidak berdasar.

“Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana ke mari. Tuduh dan main fitnah, akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan. AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab atas mulut comberan dari anak buahnya,” kata Noel belum lama ini.

Noel kemudian menduga konflik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat bertujuan untuk menyeret nama Jokowi. Dia menilai apa yang terjadi di internal Partai Demokrat tidak lebih dari sekadar pencitraan ala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Nyatanya kan tidak. Pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. ini kan konflik internal yang didesain untuk menyret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SBY-lah,” sambungnya.

Kubu Moeldoko Juga Desak Minta Maaf

Kubu Moeldoko juga mendesak AHY meminta maaf kepada Jokowi terkait penolakan hasil KBL.  Kubu Moeldoko mulanya berbicara soal tidak ada keterlibatan pemerintah dalam persoalan Partai Demokrat.

“Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa bapak Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang bapak Moeldoko,” kata juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad belum lama ini.

Atas dasar itu, Rahmad mendesak AHY dan SBY meminta maaf kepada Jokowi dan Moeldoko. Sebab, menurut dia, Jokowi telah dituduh dengan hal-hal yang tidak berdasar.

“Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun. Bukan cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat,” terang Rahmad.

“Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada bapak Presiden Jokowi, pemerintah dan kepada bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam,” sambungnya.

To Top