News

Diminta Buat Partai Baru, Kubu Moeldoko: Partai Demokrat Punya Kita!

Diminta Buat Partai Baru, Kubu Moeldoko: Partai Demokrat Punya Kita!

Kubu KLB Partai Demokrat pimpinan Moeldoko menjawab pernyataan petinggi Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Andi Mallarangeng yang memintanya mendirikan partai baru. Kubu Moeldoko meminta kubu AHY tidak melancarkan ‘jurus mabuk’.

“Yang ngomong itu (buat partai baru) siapa? Kalau dari mereka (kubu AHY) yang ngomong, tolong kasih tahu jangan pakai jurus mabuk. Kalau ada yang bicara seperti itu, tanya, kau tahu Partai Demokrat siapa yang buat?” kata salah satu penggagas KLB Partai Demokrat, Henkcy Luntungan, Sabtu (27/3/2021).

Hencky mengklaim Partai Demokrat adalah milik kubunya. Dia kemudian menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kubu AHY bukanlah pendiri Partai Demokrat.

“SBY bukan pendiri. Kalian semua itu bukan pendiri. Nggak ada pendiri di situ. Kalau ada, itu krucuk-krucuk. Yang pendiri nggak pernah kerja. Jadi jangan dibilang kita bikin partai baru. Dari mana judulnya, kita bikin partai baru? Punya kita kok. Ambil kemudian disuruh kita keluar gitu? Ya itu namanya apa? Rampok ya,” lanjutnya.

Hencky kemudian menantang kubu AHY debat terkait status Partai Demokrat. Dia mengatakan kubu AHY justru menjadi pihak yang merebut Partai Demokrat.

“Kalau kalian nggak mampu membentuk partai baru, cuma ambil milik orang, terus kemudian ngaku punya kalian, itu namanya cemen, alay. Kasih tahu saja dan saya suka, siapa pun yang mengaku pendiri Partai Demokrat, untuk head to head dengan Hencky Luntungan, di mana saja. Disaksikan oleh semua media, media cetak kemudian media elektronik,” tegasnya.

Kubu Moeldoko Diminta Buat Partai Baru

Sebelumnya, elite Demokrat kubu AHY, Andi Mallarangeng meminta kubu Moeldoko mendirikan partai baru. Menurut dia, mendirikan partai baru lebih ksatria daripada merebut partai lain.

“Lebih baik energi pak Moledoko dan gerombolannya digunakan untuk membuat partai baru. Terserah kemudian mau kasih nama apa. Itu lebih elegan dan ksatria,” ucap Andi, Jumat (26/3/2021).

Dengan begitu, kata Andi, akan tampak siapa yang paling unggul antara Moeldoko dengan AHY. Menurutnya, pangkat Moeldoko yang lebih tinggi dari AHY tidak berpengaruh terhadap dunia politik.

“Biar kita lihat kemudian siapa yang lebih unggul di mata rakyat, Moeldoko yang jenderal purnawirawan atau AHY yang mayor purnawirawan. Karena dalam politik, pangkat format tidaklah penting. Yang penting adalah kepercayaan dari rakyat pemilik suara,” imbuhnya.

Pemerintah Tak Bisa Ikut Campur

Sementara itu, dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud Md, bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur terkait masalah yang dihadapi Partai Demokrat. Mahfud Md menyebut pemerintah sama saja merusak tatanan demokrasi jika ikut campur persoalan partai.

“Pemerintah juga (diminta sikap), ‘ayo dong, dilarang itu. Kemudian nggak boleh tuh partai pecah’. Lha ini kan demokrasi. Kalau kemudian kita ikut ke dalam, berarti kita ini merusak demokrasi. Wong itu mau ribut sendiri kok kita disuruh ini. Kita menjaga kriminalitas dan keamanannya saja,” terang Mahfud Md, Sabtu (27/3/2021).

Mahfud Md kembali menekankan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur ke dalam persoalan partai. Pemerintah, lanjut dia, akan memutuskan sikap apabila hasil KLB Partai Demokrat sudah diserahkan dan dikaji oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

“Kalau kita (pemerintah) ikut campur, misalnya Partai Demokrat sekarang, masa kita ikut campur? Gimana caranya ikut camput? Kemudian apa alasannya? Katakan itu sempalan, yang katakana sempalan itu siapa? Orang nggak mendaftar ke pemerintah. Itu kan opini di publik. Kalau kemudian itu baru (sudah didaftarkan) ke pemerintah, kita nyatakan ‘oh iya sempalan ini’ atau ‘ini bukan sempalan’,” sambungnya.

To Top