News

Disentil Presiden Jokowi, Tjahjo Koordinasi Ke BKN Soal Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Disentil Presiden Jokowi, Tjahjo Koordinasi Ke BKN Soal Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) termasuk dalam salah satu petinggi yang dicolek Jokowi terkait permasalahan 75 pegawai KPK. Selain Tjahjo, Presiden Jokowi juga menyebut pimpinan KPK serta Kepala BKN. Para pejabat tersebut diberi tugas khusus untuk menindaklanjuti permasalahan pegawai KPK yang tidak lolos TWK (Tes Wawasan Kebangsaan).

Tjahjo mengaku belum dapat memberikan jawaban terkait tindakan yang akan dilakukan untuk 75 pegawai tersebut. Ia akan berkoordinasi dahulu dengan BKN dan juga KPK.

Lihat Juga: Kata Pegawai KPK Soal Pertanyaan Nyeleneh TWK

“Belum dapat menjawab sekarang, sebab harus berkoordinasi dengan Kepala BKN serta Ketua KPK. Sebab dasar kan peraturan KPK. Arahan Presiden saya pasti memperhatikan sebagai pembantu Presiden,” tuturnya seperti dikutip dari detikcom, Senin (17/5/2021).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pengalihan status pegawai KPK jadi ASN harus menjadi bagian dari usaha pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Sehingga tak serta-merta pegawai KPK diberhentikan.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK seharusnya jadi masukan untuk proses perbaikan KPK. Baik perorangan ataupun isntitusi KPK dan tak serta-merta dijadikan dasar untuk menghentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes,” tegas Jokowi dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Presiden Jokowi menuturkan, jika pegawai KPK tak lolos TWK, seharusnya masih terbuka peluang bagi mereka untuk ikut pendidikan.

Lihat Juga: Novel Baswedan Diisukan Dipecat, Begini Jawaban KPK

“Jika dianggap terdapat kekurangan saya berpendapat masih terdapat peluang untuk diperbaiki. Melalui pendidikan kedinasan terkait wawasan kebangsaan serta perlu secepatnya dilakukan proses perbaikan pada level perorangan ataupun organisasi,” tuturnya.

Presiden RI itu juga menyatakan bahwa ia sepakat dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Yaitu bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Kepala BKN, Pimpinan KPK dan Menteri PAN-RB untuk menindaklanjuti 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut.

“Saya meminta kepada pra pihak terkait, khususnya Ketua KPK, Menteri PAN-RB dan Kepala BKN. Untuk membuat tindak lanjut terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus tes dengan prinsip seperti yang saya katakana tadi,” pungkasnya.

To Top