News

DPR Sahkan UU TPKS, Pemerkosaan dan Pemaksaan Aborsi Tak Diatur

DPR Sahkan UU TPKS, Pemerkosaan dan Pemaksaan Aborsi Tak Diatur

Tindakan pemerkosaan dan pemaksaan aborsi tak diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru disahkan DPR. Pada UU TPKS yang baru disahkan itu, perkosaan sejatinya dibahas dalam Pasal 4 Ayat (2).

Di mana perkosaan masuk dalam tindak pidana kekerasan seksual tetapi tidak diatur ancaman hukuman terhadap pelakunya. Sementara itu UU TPKS tak mengatur sama sekali terkai pemaksaan aborsi.

Pemerintah sebagai pengusul RUU TPKS menyebut pemerkosaan dan pemaksaan aborsi bakal diatur di RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiariej.

“Kita kemudian menyempurnakan rumusan mengenai aborsi dan pemerkosaan dalam RUU KUHP itu,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

“Supaya berbagai modus operandi bentuk kekerasan seksual apapun bisa ditanggulangi dengan sarana hukum yang ada,” tegasnya.

RKUHP Sudah Pernah Dibahas DPR

Sebelumnya RKUHP sudah pernah dibahas tapi tak disahkan DPR. Saat itu, terjadi gelombang penolakan di berbagai wilayah pada 2019.

Saat ini RKUHP kembali dibicarakan. Pria yang akrab disapa Eddy itu mengatakan akan ada sejumlah pasal yang dibahas kembali bersama DPR meskipun sebelumnya sudah pernah disepakati terkait substansinya.

“(RKUHP) Ini bersifat carry over maka kita akui bersama bahwa ada beberapa kekurangan jadi pasti akan ada satu atau dua pembahasan termasuk terhadap pasal-pasal yang krusial, termasuk juga terhadap pemerkosaan,” jelas Eddy.

Lihat Juga: Tak Sebut Madrasah-SMA, RUU Sisdiknas Jadi Polemik

Eddy menegaskan bahwa pemerintah berusaha supaya RKUHP memuat pasal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi.

UU TPKS Disahkan, Polri Segera Bentuk Direktorat PPA

Menyusul pengesahan UU TPKS, Polri mulai bergerak untuk membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menilai pengesahan UU tersebut bisa jadi fondasi bagi pihak berwajib untuk menindak pelaku kekerasan seksual. Selain itu, ia menilai UU itu juga bisa mencegah terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan pembentukan direktorat itu nantinya bakal dibahas oleh sejumlah instansi, seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hingga Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top