News

DPRD DKI Terima Laporan Ada Potongan Bansos, Ini Kata Wagub

DPRD DKI Terima Laporan Ada Potongan Bansos, Ini Kata Wagub

Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani mengaku mendapatkan laporan adanya pemotongan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan ke warga DKI. Rani menyebut semestinya warga mendapatkan BST Rp 300 ribu, namun yang diterima hanya Rp 200 ribu.

Warga, kata Rani, juga mengetahui adanya penyunatan dana bansos tersebut.

“Ada yang pernah info dari Rp 300 ribu, mereka terima Rp 200 ribu. Mereka tahu itu ada pemotongan karena mereka harus tanda tangan penerimaan di situ tertera Rp 300, berbeda dengan yang mereka terima,” ungakp Rani, Jumat (12/3/2021).

Rani kemudian meminta Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Sosial DKI melakukan evaluasi penerimaan BST secara berkala. Hal ini bertujuan agar hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi ke depannya.

“Berdasarkan aduan dari masyarakat, saya meminta pihak Dinsos dan Bank DKI pada saat itu terus melakukan evaluasi mekanisme penerimaan BST secara berkala guna perbaikan ke depannya,” lanjutnya.

Rani mengatakan Dinas Sosial DKI semestinya menyalurkan dana bantuan kepada warga melalui ATM atau cashless. Namun, pada praktiknya, masih ada sejumlah warga menerima bantuan secara langsung alias tidak melalui ATM karena alasan tertentu.

Nah, kata Rani, hal itu dimanfaatkan untuk oknum melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Bantuan pemda ternyata belakangan saya ketahui bentuknya cashless dalam bentuk pembagian ATM. Tetapi ternyata ada kok yang bantuannya dalam bentuk tunai yang membagikan langsung dengan memanggil kepala keluarga sebagai penerima dikarenakan proses pembagian ATM tersebut masih berjalan, namun dana sudah harus disalurkan. Kasihan warganya yang terancam tidak dapat bantuan lagi, dan pasti akan lebih ditekan oleh oknum tersebut,” terang dia.

Lebih lanjut, Rani juga mengaku menerima laporan pemanfaatan dana bansos untuk kepentingan lain. Dia menyebut ada warga yang menggunakan dana bansos itu untuk membayar cicilan kendaraan.

“Seperti contoh ada yang uangnya ternyata digunakan bukan buat keperluan mendesak, tapi lebih untuk bayar cicilan kendaran,” tuturnya.

Wagub DKI: Tidak Mungkin Bansos Dipotong!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi adanya laporan pemotongan bantuan sosial tunai yang diterima oleh anggota DPRD DKI fraksi Gerindra. Riza memastikan pihaknya akan menjatuhkan sanksi berat kepada oknum yang memang terbukti melakukan tindakan tak etis.

“Silakan buktikan kalau ada yang disampaikan (bansos) DKI dipotong, silakan protes. Kalau ada aparat kami motong di bank DKI, kita akan beri sanksi yang berat,” tegas Riza, Jumat (12/3/2021).

Kendati begitu, Riza meyakini pemotongan bansos yang disalurkan Pemprov DKI tidak mungkin terjadi. Pasalnya, kata dia, bansos tersebut disalurkan melalui ATM atau cashless.

“Terkait bansos dipotong, sekali lagi, tidak mungkin bansos dipotong. Kenapa? Karena yang jadi kewajiban Pemprov, kami sampaikan APBD melalui bank DKI langsung masuk ke ATM. Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak berkurang satu perak pun” sambungnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif menyatakan pihaknya akan mengundang Dinas Sosial DKI terkait adanya laporan pemotongan dana bansos tersebut. Syarif menyebut pihaknya saat ini belum mengetahui secara pasti apakah bansos tersebut datang dari Pemprov DKI atau pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

“Dinsos (DKI) kita minta keterangan. Lagi kita verifikasi apakah pengaduan berasal dari jalur Kemensos. Dugaan saya kalau dari Dinsos (DKI) tipis kemungkinan, karena Kemensos via pos, tidak pakai ATM,” kata Syarif.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top