News

Dubes RI Minta WNI Segera Tinggalkan Myanmar

Dubes RI Minta WNI Segera Tinggalkan Myanmar

Duta Besar RI untuk Myanmar, Iza Fadri mengatakan warga negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki kepentingan atau kegiatan agar pergi dari negara tersebut. Hal ini dikarenakan situasi keaman di negara itu memburuk setelah kudeta militer.

Kekerasan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa penolah kudeta terus meningkat. Selain itu, korban sipil juga turut berjatuhan.

“Kita umumkan supaya WNI yang tak punya kepentingan dan kegiatan supaya meninggalkan Myanmar,” kata Iza mengutip dari laman CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, ia juga telah mengatakan bahwa pihak kedutaan besar RI di Myanmar akan berupaya memfasilitasi WNI yang berencana pulang ke Indonesia. Menurutnya, warga negara Indonesia yang hekndak pulang bisa menumpang pesawat yang berangkat dari Myanmar via Singapura atau Kuala Lumpur.

Krisis Politik Di Myanmar

Negara itu dilanda krisis politik usai angkatan bersenjata Tatmadaw menahan Aung San Suu Kyi yang merupakan pemimpin de facto dan pada 1 Februari lalu mengumumkan kudeta. Selain Aung San Suu Kyi, Tatmadau juga menahan sejumlah pejabat lain.

Presiden, Win Myint, sejumlah pejabat pemerintahan sipil dan tokoh senior dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NDL) juga turut di tahan. Masa darurat militer selama satu tahun juga diumumkan oleh Tatmadaw.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lebih dari 50 orang tewas karena bentrokan antara aparat dan pendemo anti-junta militer sejak kudeta diumumkan. Cristine Schraner, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, mengatakan setidaknya 38 orang meninggal dunia dalam demonstrasi berdarah pada Rabu (3/3/2021).

Lihat Juga: Militer Kudeta Myanmar, Aung San Suu Kyi Ditahan Hingga Desakan Amnesty International

Menurut PBB, junta militer Myanmar tidak memperdulikan kecaman dan sanksi yang diberikan oleh berbagai negara di dunia terkait kudeta serta kekerasan yang terjadi saat ini. Burgener, mengatakan telah berkomunikasi dengan Wakil Panglima Militer negara itu, Soe Win melalui sambungan telepon.

Dalam percakapan tersebut, Burgener memperingatkan Soe Win bahwa junta militer akan menghadapi tindakan tegas hingga isolasi dari dunia internasional sebagai balasan atas kudeta yang berlangsung. Namun, Win menjawab kepada Buergerner bahwa militer Myanmar sudah terbiasa mendapat sanksi.

Otoritas Setempat Tutup Sementara Bandara

Otoritas yang mengurusi bandara menghentikan seluruh penerbangan di Myanmar, akibatnya pesawat pun tidak bisa beroperasi. Melansir dari Myanmar Times, Jumat (5/3/2021) seluruh penerbangan menuju dan dari Myanmar dihentikan mulai 1 Februari. Para pilot juga sudah mendapat Notice to Airmen (Notam) pada 1 Februari 2021.

Larangan ini setidaknya berlaku hingga 31 Mei pukul 23.59 waktu Myanmar. Namun beberapa kedutaan besar negara asing mengingatkan warganya kalau larangan tersebut akan berlaku hingga 30 Apil mendatang.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top