News

Fahri Hamzah Pilih Jadi Rakyat daripada KSP

Fahri Hamzah Pilih Jadi Rakyat daripada KSP

Moeldoko didesak mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah layak menggantikan posisi Moeldoko.

“Mengamati pergerakan bro @Fahrihamzah sebagai tokoh muda kritis tapi luwes, layak untuk mengganti KSP Moeldoko. Menjadi jembatan yang kokoh bagi Presiden @jokowi baik ke kanan, tengah maupun kiri,” ujar Syahrial di Twitter, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah menolak mentah-mentah menggantikan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Fahri menegaskan dirinya saat ini pengin menjadi rakyat.

“Karena saya memang lagi nggak siap jadi pejabat sekarang ini. Saya itu maunya jadi rakyat. Kalau jadi pejabat kan capek,” ucap Fahri, Kamis (1/4/2021).

Fahri kembali menekankan bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah menjadi rakyat. Atas dasar itu, dia tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019 lalu.

“Saya ini udah milih jadi rakyat. Kan saya itu bukan tidak terpilih, saya tidak mencalonkan diri. Saya memilih jadi rakyat, lagi membangun partai, itu aja,” tegasnya.

Ngabalin: Jangan Desak Moeldoko Mundur!

Di sisi lain, Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin menanggapi munculnya desakan Moeldoko mundur sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai hasil KLB Deli Serdang ditolak pemerintah. Ngabalin meminta semua pihak setop mengeluarkan pernyataan semacam itu.

“Saya mau bilang supaya berhentilah menyebut KSP Moeldoko harus berhenti. Siapa pun, Demokrat, itu harus berhenti, karena tidak ada kewenangan untuk bisa menyebutkan hal itu,” kata Ngabalin, Kamis (1/4/2021).

Kendati begitu, Ngabalin mengatakan semua orang boleh-boleh saja menyampaikan pendapat. Namun, dia mengaku keberatan dengan munculnya desakan terhadap Moeldoko yang diminta mundur sebagai KSP.

“Siapa saja boleh berteriak. Dia mau minta pak Moeldoko mundur, dia mau bilang kepada Presiden memberhentikan pak Moeldoko, terserah dia. Tapi ingat budaya kita ini jangan dipakai budaya pengecut, nggak usah pengecut. Tidak boleh membiasakan diri desak-mendesak karena ini kan prosesnya nyata, terbuka dan transparan,” lanjutnya.

Tenaga Ahli KSP itu meminta semua pihak menyerahkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kata dia, Jokowi-lah yang memiliki hak mengangkat dan memberhentikan para bawahannya, tak terkecuali Moeldoko.

“Ini biarlah nanti Presiden yang memberikan penilaian. Dan presiden kan punya regulasi mengangkat dan memberhentikan para pembantu beliau. Begitu juga pak Moeldoko nggak usah didesak-desak. Pak Moeldoko itu bukan anak-anak,” tegasnya.

Penggagas KLB Angkat Suara

Salah satu penggagas KLB Partai Demokrat, Max Sopacua pun angkat bicara terkait munculnya desakan Moeldoko mundur sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Menurutnya, hal itu boleh saja dilakukan namun hanya Jokowi yang memiliki hak memberhentikan pembantunya.

“Pengamat menyarankan agar pak Moeldoko mundur itu bisa-bisa saja, dan kami tidak komplain itu. Tapi pemegang hak prerogratif ada di Presiden. Presiden tidak pernah mengatakan demikian,” kata Max, Kamis (1/4/2021).

Max memastikan Moeldoko akan setia berjuang bersama Partai Demokrat. Dia kembali mempertanyakan kenapa Moeldoko disarankan mundur.

“Moeldoko itu tegas. Dia bilang ‘saya tetap berjuang dengan Partai Demokrat sebagai ketum sampai selesai’. Lagian, kalau kita lihat banyak menteri yang jadi ketua partai kok. (Misalnya) Airlangga Hartanto ketua partai. Kenapa Moeldoko disuruh mundur? Kecuali Presiden yang minta. (Tapi) Presiden nggak apa-apa kok,” tegasnya.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top