News

FITRA ; 10 – 15 Tahun Kedepan Aset Indonesia Dimiliki China

Portal Berita

Presiden Joko Widodo diminta oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ‘FITRA’ untuk dapat merubah susunan kabinetnya, khususnya pada dua menteri Ekonomi karena kinerjanya yang dinilai tidak memuaskan.

Yenny Sucipto selaku sekretaris Jendral FITRA mengatakan bahwa kedua menteri itu adalah Menteri Keuangan ‘Bambang Brodjonegoro dan Menteri Badan Usaha Milik Negara ‘Rini Soemarno’.

“Menteri Keuangan tidak memberikan kinerja bagus dalam hal penerimaan negara,” ujarnya (5/6).

Alhasil dari kinerja yang tidak maksimal tersebut, defisit anggarannegara yang kemudian berdampak pada ruang fiskal. Hal tersebut terjadi karena tidak ada tindak lanjut terhadap pengelolaan keuangan negara yang mandiri dan berdaulat.

Disisi lain Sekretari Jendral FITRA tersebut juga mengkritik rencana atas Tax Amnesti atau pengampunan pajak yang hanya menunjukan Menteri Keuangan tidak dapat bekerja dengan maksimal. Tentunya dalam optimalisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan.

“Padahal Bank Indonesia menyampaikan bahwa Tax Amnesty tak memberikan kontribusi (bagi APBN).” ujarnya.

Selain itu Rini Soemarno selaku Menteri BUMN dianggap tidak memiliki road map bagaimana untuk mengelola BUMN. FITRA melihat BUMN banyak diarahkan untuk berhutang, yang dianggap BUMN belum menterjemahkan arti dalam pasal 33 UUD 1945.

BUMN saat ini baik induk maupun anak perusahaan BUMN sama sama tidak memiliki road map. Dimana seharusnya BUMN seharusnya menjadi lembaga ekonomi yang berdaulat dan mandiri. “Rini Soemarno kami minta di Reshuffle,” ujarnya.

Kekhawatiran FITRA akan utang BUMN dimana ada komitmen utang dengan pihak China dalam pembahasan RAPBN 2016. “Kalau tidak bisa bayar, bisa-bisa 10-15 tahun lagi aset kita dimiliki bangsa China.” ujar Yenni.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top