News

Gaduh Soal Vaksin Nusantara, Kapuspen Tegaskan Bukan Program TNI

Gaduh Soal Vaksin Nusantara, Kapuspen Tegaskan Bukan Program TNI

Vaksin Nusantara tak kunjung mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Walau begitu, para peneliti tetap melanjutkan uji Fase II di RSPAD Gatot Soebroto. Lucia Rizka Andalusia, Jubir vaksinasi COVID-19 BPOM pun menuturkan konsekuensinya.

“Konsekuensinya jika sebagai penelitian saja tak masalah. Asal tidak jadi produk yang dimintakan izin edar,” kata Rizka, dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (14/4/2021).

Kepala BPOM Penny K Lukito menuturkan ada beberapa catatan, termasuk kejadian tak diinginkan (KTD) selama proses uji vaksin Nusantara ini berlangsung. Dalam diskusi bersama para peneliti vaksin Nusantara pada 16 Maret 2021 lalu, diketahui sebanyak 71,4 persen  dari seluruh relawan uji klinis I mengalami KTD.

Sebanyak 20 dari 28 relawan mengalami KTD, walaupun dalam kategori 1 dan 2. Beberapa relawan juga ada yang mengalami KTD kategori 3 dengan tingkat keluhan efek samping yang lebih berat.

Lihat Juga: Relawan Vaksin Covid-19 Pfizer Mendadak Alami Bell’s Palsy Ketika Uji Coba Vaksin Di Amerika Serika

Seluruh Komponen Utama Berasal Dari AS

Penny mengungkapkan, seluruh komponen utama pembuatan vaksin Nusantara di import dari Amerika, seperti antigen, hingga alat-alat persiapan. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan waktu lebih lama untuk memproduksi vaksin karena industri farmasi yang bekerja sama dengan AIVITA Biomedica Inc belum mempunyai sarana produksi.

“Butuh waktu 2 sampai 5 tahun untuk mengembangkan di RI,” tutur Penny.

Selain itu, Penny juga menyebut para peneliti vaksin Nusantara juga tidak memahami proses pembuatan vaksin yang berbasis sel dendritik karena tidak terlibat dalam penelitian.

Kapuspen Tegaskan Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

TNI ikut angkat bicara mengenai polemik vaksin besutan eks Menkes Terawan tersebut. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Meyjen TNI Achmad Riad, S.I.P , mengatakan dalam konferensi pers, Senin (19/4/2021).

“Vaksin Nusantara bukan program dari TNI,” Tegas Mayjen TNI Achmad Riad.

Namun, TNI tak membantah adanya dukungan terhadap penelitian vaksin Nusantara.

“TNI bakal selalu mendukungnya dengan catatan sudah memenuhi kriteria dan syarat yang sudah ditentukan oleh BPOM,” ujar Achmad.

Lihat Juga: Kenali 6 Vaksin Covid-19 Yang Resmi Ditetapkan Untuk Proses Vaksinasi Di Indonesia

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi yaitu keamanan, kemanjuran, dan juga kelayakan. Sedangkan terkait uji klinis yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, dikatakan bahwa hal tersebut diatur berdasarkan mekanisme kerja sama

“Penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli atau peneliti bakal diatur berdasarkan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum/legal standing serta tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan ataupun tugas pokok satuan,” tegas Achmad.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top