News

Hotel Alexis Ditutup, Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (APHJ) Protes

hotel alexis tutup Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (APHJ)

Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (APHJ) memprotes keras sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak memperpanjang ijin usaha Hotel Alexis di kawasan Pademangan, Jakarta Utara sekaligus melarang beroperasi lagi. Padahal, keberadaan Hotel Alexis merupakan salah satu pendongkrak pendapatan asli daerah dari bidang kepariwisataan.

“Jika izinnya tidak diperpanjang dan Hotel Alexis tidak beroperasi lagi, banyak tenaga kerja yang nasibnya terancam dan akan menjadi pengangguran. Kami bukannya tidak mau dibina. Beri kami dong pelatihan tentang kepariwisataan, jangan pengusaha ini yang dikorbankan, padahal kami mau bekerja sama,” tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (APHJ) Gea Hermansyah di Jakarta, Senin (30/10).

Hingga saat ini, sambung Gea, pihaknya belum menerima pemberitahuan langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai izin usaha Hotel Alexis yang tidak diperpanjang. Karena itu, pihaknya berencana menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membicarakan hal tersebut.

“Kami akan kumpul dulu dengan semua pengusaha anggota asosiasi, baru menyatakan sikap kami seperti apa. Kalau bisa, kami juga akan menghadap ke Pak Gubernur untuk meminta arahan terkait hal ini,” kata Gea seperti dilansir Kompas.com.

Seperti diberitakan Bisniswisata.co.id sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak perpanjangan izin usaha Hotel Alexis yang ada di Jalan Martadinata, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara. Penolakan itu diberlakukan sejak 27 Oktober 2017.

Sebelum masa berlaku habis, Hotel Alexis mengajukan Daftar ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). TDUP merupakan dokumen untuk menggelar usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih beroperasi. Dalam aturannya, TDUP diwajibkan untuk melakukan her-registrasi setiap tahunnya.

Permohonan TDUP Hotel Alexis diajukan melalui aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi 60U0HG dan permohonan TDUP Griya Pijat yang diajukan melalui aplikasi online ke kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pademangan dengan nomor registrasi Z35DNU.

Ternyata daftar ulang itu, tidak diproses-proses. Karena itu, Alexis membuat surat dengan Nomor 026B/GAH/X/17 yang dikirim sehari sebelumnya, atau tanggal 26 Oktober 2017 menanyakan alasan daftar ulangnya belum diproses. Pihak Alexis menyebut selama ini daftar ulang yang diajukan setiap tahun, selalu keluar.

Berdasarkan surat Alexis itu, Pemprov DKI membalas dengan surat bernomor 68661-1.858.8 yang diteken Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi. Isi suratnya yang ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel tentang penolakan itu tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8.

“Dengan penolakan itu, seluruh kegiatan bisnis yang ada di Alexis menjadi ilegal. Jadi Sudah habis. Otomatis ya ditutup, karena tidak punya izin lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin, tanpa izin, semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Senin (30/10/2017).

Setelah penolakan perpanjangan ijin, Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau aktifitas Hotel Alexis. “Tentunya, mereka harus menaati keputusan. Mereka harus mentaati ketentuan dan kami memiliki aparat untuk menegakkan peraturan” ungkapnya.

Langkah penolakan setelah mendengarkan keluhan dari warga sekaligus pemberitaan media massa mengenai Alexis yang sangat gencar. “Kita mendengar laporan, mendengar keluhan dari warga, dan juga pemberitaan-pemberitaan. Karena itu seperti juga kita sampaikan selama kampanye kemarin bahwa kita akan mengambil sikap tegas kepada Alexis,” kata Anies.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top