News

Hukuman Edhy Prabowo Diperberat, ICW: Belum Cukup!

Hukuman Edhy Prabowo Diperberat, ICW: Belum Cukup!

Hukuman untuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo diperberat menjadi sembilan tahun bui. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hukuman tersebut masih belum cukup untuk memberikan efek jera.

Kendati demikian, ICW mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperberat hukuman bagi Edhy.

“ICW mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menaikkan hukuman penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Namun bagi CIW, hukuman itu belum cukup memberikan efek jera terhadap yang bersangkutan,” papar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (11/11/2021).

Kurnia mengatakan Edhy Prabowo semestinya mendapatkan hukuman yang lebih berat dari putusan tersebut. Dia menyebut hukuman yang pantas diterima mantan politikus Partai Gerindra itu seharusnya 20 tahun bua hingga denda Rp 1 miliar.

“Mestinya pada tingkat banding, hukuman Edhy diubah menjadi 20 tahun penjara, dendanya dinaikkan menjadi Rp 1 miliar. Dan, hak politiknya dicabut selama 5 tahun,” paparnya.

Apa Alasan Edhy Prabowo Seharusnya Dibui 20 Tahun?

Lebih lanjut, ICW membeberkan alasan Edhy Prabowo semestinya mendapatkan hukuman yang lebih berat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Sedikitnya ada tiga alasan yang disampaikan oleh ICW, apa saja?

“Ada sejumlah alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memenjarakan Edhy Prabowo selama 20 tahun. Pertama, Edhy Prabowo melakukan kejahatan korupsi saat menduduki posisi sebagai pejabat publik. Kedua, praktik korupsi suap ekspor benih lobster terjadi saat Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19. Ketiga, hingga proses banding, Edhy Prabowo tidak kunjung mengakui perbuatannya,” terang Kurnia.

Kurnia lantas menyoroti tuntutan yang dilakukan jaksa KPK terhadap Edhy Prabowo. Menurutnya, tuntutan yang dilayangkan jaksa KPK itu sangat rendah seiring putusan banding yang lebih tinggi dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

“Putusan banding ini, selain mengonfirmasi kekeliruan putusan tingkat pertama, juga menggambarkan betapa rendahnya tuntutan yang dilayangkan jaksa KPK terhadap Edhy Prabowo. Bagaimana tidak, pasal yang digunakan oleh KPK sebenarnya memungkinkan untuk menjerat Edhy hingga hukuman maksimal. Namun pada faktanya hanya 5 tahun penjara,” ungkapnya.

Hukuman Edhy Diperberat

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada Edhy Prabowo, dari lima tahun bui menjadi sembilan tahun bui. Edhy juga dijatuhi hukuman denda senilai Rp 400 juta.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 tahun,” bunyi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Menanggapi hal itu, KPK melalui juru bicara Ali Fikri menyebut putusan memberikan hukuman yang lebih berat kepada Edhy Prabowo menunjukkan bahwa Pengadilan DKI Jakarta memiliki keyakinan dengan jaksa KPK. Bahwa, lanjut dia, Edhy Prabowo telah melakukan pelanggaran hukum.

“Jika kita melihat putusan banding yang memperberat hukuman terdakwa, artinya majelis hakim punya keyakinan dan pandangan yang sama dengan tim jaksa KPK bahwa terdakwa secara meyakinkan terbukti bersalah menerima suap dalam pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benur,” papar Ali, Kamis (11/11/2021).

Ali mengatakan KPK sepenuhnya menyerahkan putusan tersebut kepada majelis hakim. Pihaknya saat ini, lanjut dia, masih menunggu salinan putusan untuk dipelajari.

“Kemudian mengenai putusan, hal ini menjadi ranah dan kewenangan sepenuhnya dari majelis hakim. Saat ini, kami juga menunggu salinan putusan lengkap dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk dipekajari lebih lanjut,” sambung Juru Bicara KPK itu.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top