News

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Mahfud MD: Sudah Saya Duga!

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Mahfud MD: Sudah Saya Duga!

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia untuk tahun 2020 mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk tahun 2019 lalu, Indonesia berada di peringkat 85 (dari 180 negara) dengan skor 40. Semetara untuk tahun 2020, Tanah Air berada di peringkat 102 dengan skor 37.

“CPI (Corruption Perceptions Index/Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102. Skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan rangking 85. Ini 2020 berada di-skor 37 dan rangking 102,” papar Peneliti TII Wawan Suyatmiko dalam Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020 secara virtual, Kamis (28/1/2021).

Untuk diketahui, Indeks Persepsi Korupsi ini dihitung dengan skala skor 0 hingga 100. Skor 0 berarti paling korup, sementara skor 100 paling bebas dari korup.

Adapun negara yang menduduki peringkat pertama sebagai negara paling bebas korupsi adalah Denmark dan Selandia Baru. Kedua negara tersebut mendapatkan skor 88.

Mahfud MD Sudah Menduga Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok

Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait indeks persepsi korupsi Indonesia untuk tahun 2020 mengalami penurunan. Ia mengaku sejak awal telah menduga hal itu terjadi.

“Saya memang sudah merasakan, nampaknya kalau dari sudut persepsi, sudut persepsi itu kan persepsi pandangan-pandangan publik, pandangan orang, pandangan ilmu tentang korupsi, itu memang tahun 2020, sekurang-kurangnya stagnan, kalau tidak ya turun,” kata Mahfud MD, Kamis (28/1/2021).

Mahfud MD menyoroti kontroversi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas U Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya, produk hukum itulah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia mendapatkan persepsi kurang apik terkait pemberantasan korupsi.

“Secara umum dianggap itu sebagai sebuah produk hukum yang akan melemahkan pemberantasan korupsi. Itu bisa menimbulkan persepsi apapun itu. Saya sudah menduga bahwa ini akan menimbulkan persepsi buruk di dunia internasional, dunia hukum mengenai pemberantasan korupsi, melemahnya pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mahfud MD menyebut alasan kedua indeks persepsi korupsi Indonesia berkaitan dengan pengurangan hukuman bagi terpidana koruptor. Menurutnya, pengurangan hukuman ini sering terjadi di tahun 2020.

“Di tahun 2020 itu marak sekali korting (pengurangan) hukuman pembebasan oleh Mahkamah Agung terhadap orang-orang yang divonis oleh pengadilan. Di bawahnya, bahkan di Mahkamah Agung sendiri pada tingkat kasasi sebagai sebuah korupsi. Kalau tidak bebas di kasasi kadang kala juga dikurangi di PK-nya dan sebagainya. Itu saya sudah duga akan terjadi sesuatu,” tambah dia.

Jubir Jokowi Angkat Bicara

Di sisi lain, juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman juga angkat bicara terkait indeks persepsi korupsi Indonesia untuk 2020 mengalami penurunan. Fadjroel menegaskan Presiden berkomitmen menciptakan pemerintah yang bebas dari tindakan korupsi.

“Terkait publikasi Corruption Perceptions Index 2020, pada intinya, Presiden Jokowi tegas untuk menciptakan pemerintahan antikorupsi,” tegas Fadjroel, Kamis (28/1/2021).

Fadjroel menegaskan Jokowi selalu meminta seluruh bawahannya maupun lembaga negara untuk menjauhi praktik-praktik korupsi. Lebih lanjut, kata dia, Presiden juga meminta kesemuanya untuk mendukung penegakkan hukum dalam menindak para koruptor.

“(Presiden) selalu menekankan kepada kementerian dan lembaga serta seluruh pelaksana kebijakan dan program pemerintah untuk melakukan pencegahan korupsi. Mendukung lembaga penegakkan hukum untuk menindak para pelaku korupsi sesuai regulasi, tanpa pandang bulu,” sambung dia.

To Top