News

Instansi Pemerintah Korupsi Untuk Kembalikan Biaya Kampanye

Kepala Daerah Korupsi Untuk Kembalikan Biaya Kampanye

Maraknya korupsi oleh kepala daerah adalah semakin mahalnya biaya politik dalam pilkada. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab korupsi diberbagai instansi pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyebut, biaya politik yang mahal utamanya kampanye menjadi sebab kuatnya aksi korupsi. Sehingga perlu ada satu perubahan dalam pola kampanye.

“Jadi, yang perlu dipikirkan ini bagaimana kampanye tidak memakan biaya yang tinggi. Karena menjadi awal korupsi yaitu untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan,” jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).

Menurut Riza, Komisi II sebagai penyusun undang-undang pelaksanaan pemilihan umum sangat mencermati praktik-praktik yang menjadi awal tindakan korupsi, yaitu politik uang dan mahar bagi partai politik.

“Terutama soal mahar. Kita sudah membuat UU Pemilu yang akan memberikan sanksi kepada partai politik yang menerima mahar serta calon yang memberi mahar,” ujarnya.

Riza pun menanti komitmen Bawaslu untuk semakin mengetatkan pengawasan terhadap praktik politik uang yang banyak terjadi namun susah ditindak. Komisi II menanti adanya kabar bahwa ada peserta pemilu dan pilkada didiskualifikasi karena melakukan politik uang ataupun praktik pemberian mahar.

“Karena dalam Pilkada 2017 kemarin itu marak politik uang. Termasuk juga Pemilu 2014 yang politik uangnya terbanyak sepanjang sejarah pemilu kita,” imbuh Riza yang juga ketua DPP Partai Gerindra.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top