Izin Pembelajaran Tatap Muka Akan Ditentukan Oleh Pemerintah Daerah, Ini Alasan Kemendikbud

Berdasarkan aturan yang ada di Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menjelaskan bahwa penyesuaian kebijakan tersebut bersamaan dengan diberikannya wewenang pada Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pihak yang berhak dalam menentukan izin.

Alasan Pemda Memberikan Izin Pembelajaran Tatap Muka

Pembelajaran tatap muka akan diperbolehkan asalkan sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Terpilihnya Pemda sebagai pihak yang berwewenang dikarenakan peran pemerintah daerah/kantor wilayah/kantor Kementerian Agama adalah pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan dan kapasitas daerahnya masing-masing. Wewenang penuh yang diterima oleh pemerintah daerah ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021. Jadi, pembelajaran tatap muka sudah diperbolehkan pada Januari 2021.

Kebijakan ini diambil karena proses belajar secara daring memang sudah dilaksanakan dengan baik, namun jika terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka maka akan berdampak buruk pada peserta didik. Selain itu, kendala tumbuh kembang anak, tekanan psikososial yang diterima dan kekerasan anak yang tidak terdeteksi turut jadi bahan pertimbangan.

Mendikbud menjelaskan bahwa kewenangan dalam pemberian izin melakukan pembelajaran tatap muka atas permintaan dari permintaan daerah. Bersamaan dengan kewenangan ini, Mendikbud juga menjelaskan bahwa pandemi belum selesai. Pemerintah daerah harus tetap menekan laju penyebaran virus korona dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum memberikan izin tersebut, Pemerintah daerah juga menimbang situasi  yang terjadi di tengah pandemi dengan matang.

Pembelajaran tatap muka dilakukan secara serentak

Pada kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid 19 ini nantinya akan tetap, tidak berubah dimana tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat, karena itu memang menjadi prioritas utama. Meskipun Pemerintah daerah memiliki penuh, namun pemberian izin tiap daerah untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka akan dilakukan dua cara. Pertama dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota. Kedua bisa juga dilakukan secara bertahap per wilayah kecamatan atau per desa/ kelurahan.

Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas pemberian izin ini. Namun pemberian izin pembelajaran tatap muka harus dilakukan secara bertahap mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan suatu daerah dalam menjalankan pembelajaran tatap muka.

Di sini, pemerintah daerah juga harus mendapatkan persetujuan dari orang tua para peserta didik karena orang tua lah yang memiliki hak penuh dalam menentukan apakah anak boleh melakukan pembelajaran tatap muka atau tidak. Apabila ada orang tua yang tidak memberikan izin anaknya untuk melakukan belajar tatap muka, maka peserta didik tersebut dapat melakukan pembelajaran dari rumah.

Ketika izin diberikan, pemerintah pusat agar tetap menerapkan yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Di sini, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan peranan Puskesmas untuk mendukung kesiapan sekolah-sekolah yang akan memulai pembelajaran tatap muka. Jadi, sekolah dapat berjalan seperti biasanya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pertimbangan dalam pemberian izin

Pemberian izin pembelajaran tatap muka itu tidak mudah. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai macam hal untuk bisa memberikan izin ini. Hal itu dikarenakan kondisi pandemi ini berbeda seperti kondisi sebelum pandemi dimana masyarakat harus tetap waspada dan tetap menjaga jarak. Ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam memberikan izin pembelajaran tatap muka diantaranya:

  • Tingkat resiko penyebaran covid-19 di suatu daerah
  • Tingkat kesiapan fasilitas layanan yang mendukung kesehatan
  • Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar pemeriksaan yang dilakukan
  • Akses terhadap sumber belajar
  • Kondisi psikososial peserta didik
  • Fasilitas layanan pendidikan yang dibutuhkan anak yang orang tua maupun walinya bekerja di luar rumah
  • Ketersediaan akses transportasi yang aman
  • Tempat tinggal warga satuan pendidikan
  • Mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa
  • Kondisi geografis daerah masing-masing

Izin pembelajaran tatap muka di suatu sekolah akan diberikan hanya pada sekolah yang telah memenuhi daftar periksa yaitu tersedianya sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet yang bersih, sarana untuk cuci tangan yang lengkap dengan air mengalir dan sabun, tersedianya hand sanitizer, dan disinfektan, kesiapan dalam menerapkan wajib masker, memiliki alat mengukur suhu badan (Thermogun) dan mendapatkan persetujuan dari komite sekolah. Namun yang paling utama adalah persetujuan dari orang tua atau wali peserta didik.

Aturan dalam pembelajaran tatap muka di masa pandemi

Satuan pendidikan yang mendapatkan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka yang dilakukan di masa pandemi ini harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat diantaranya sebagai berikut:

  • Kondisi kelas.
    Pada jenjang pendidikan anak usia dini (Paud), pendidikan sekolah Dasar (SD), pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), dan pendidikan sekolah menengah atas/kejuruan/madrasah aliyah (SMA/SMK/MA) harus menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.
  • Jumlah siswa dalam satu kelas
    Di jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) maksimal 5 siswa per kelas dari standar awal 5-8 siswa. Jumlah siswa untuk pendidikan anak usia dini (Paud) maksimal 5 siswa dari standar awal 15 siswa per kelas. Sedangkan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), dan pendidikan sekolah menengah atas/kejuruan/madrasah aliyah (SMA/SMK/MA), jumlah siswanya maksimal 18 siswa dari standar awal 28-36 siswa per kelas.
  • Penerapan jadwal pembelajaran tatap muka
    Jadwal pembelajaran mulai dari jumlah hari hingga jam belajar ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan dengan menerapkan sistem pergilirang rombongan belajar.
  • Wajib menerapkan aturan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan
    Selama pandemi, satuan pendidikan harus membuat peraturan yang wajib untuk dilakukan semua warga sekolah seperti menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai. Cuci tangan dengan sabun dan pakai hand sanitizer sebelum masuk ke dalam kelas, jaga jarak, tidak melakukan kontak fisik dan menerapkan etika batuk maupun bersin dengan benar
  • Selalu mengontrol kondisi kesehatan warga sekolah
    Kondisi kesehatan setiap warga sekolah harus tetap dalam keadaan terkontrol. Satuan pendidikan harus memastikan bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan tidak memiliki gejala Covid-19. Kantin sekolah sementara tidak boleh dibuka dalam masa transisi selama 2 bulan sehingga warga sekolah harus membawa bekal dari rumah. Setelah itu, kantin boleh dibuka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
  • Kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler sementara ditiadakan
    Dalam masa transisi dua bulan, kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler sementara ditiadakan. Setelah masa transisi selesai, kegiatan tersebut boleh dilakukan kecuali olahraga maupun ekstrakulikuler yang menggunakan peralatan bersama dan tidak menerapkan jaga jarak 1,5 meter.

Pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembelajaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah. Kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Pemerintah daerah nantinya akan meminta bantuan Dinas Pendidikan untuk pemenuhan daftar periksa dan protokol kesehatan di masing-masing satuan pendidikan. Pemda juga akan meminta Dinas Kesehatan untuk memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan daerah dan meminta Dinas Perhubungan untuk memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.

Di samping itu, untuk satuan pendidikannya sendiri harus mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan mulai dari kebutuhan untuk menerapkan protokol kesehatan. Seperti memberikan fasilitas pembelajaran, kapasitas pembelajaran interaktif dari guru yang terus ditingkatkan. Juga keikutsertaan orang tua maupun wali dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Jadi intinya, semua ini tergantung dari sekolah di masing-masing daerah. Sekolah akan mendapatkan izin dari pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka setelah memenuhi beberapa persyaratan. Terutama tentang prokol kesehatan dan pemerintah juga akan melihat kesiapan sekolah tersebut dalam menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Izin tidak akan diberikan jika sekolah tersebut berada di zona merah covid-19 maupun belum memiliki kesiapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi.