News

Jadwal Pemilu 2024 Belum Satu Suara, PKS Minta Jokowi Ikuti KPU

Jadwal Pemilu 2024 Belum Satu Suara, PKS Minta Jokowi Ikuti KPU

Jadwal Pemilu 2024 masih belum satu suara antara KPU dan pemerintah. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan KPU mengusulkan Pemilu 2024 diselenggarakan pada 21 Februari 2024, sementara pemerintah mengusulkan pada 15 Mei 2024.

Mardani lantas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti usulan KPU. Menurut dia, Pemilu akan menjadi berkualitas jika digelar pada 21 Februari 2024, sesuai usulan KPU.

“Pak Jokowi ikut KPU aja. Simulasinya sudah matang. Dan, punya waktu persiapan yang cukup. Biar Pemilu kita berkualitas. KPU usul 21 Februari 2024,” kata Mardani, Rabu (6/10/21).

Mardani mengingatkan penentuan jadwal Pemilu 2024 harus dilakukan dengan cermat dan secara hati-hati. Mengingat, di tahun 2024 tidak saja Pemilu yang hendak digelar, melainkan juga Pilkada serentak.

“Hati-hati dengan jadwal karena selain Pemilu serentak, Pilek, Pilpres, di 2024 juga ada Pilkada serentak di seluruh Indonesia,” terang dia.

Ketua DPP PKS itu kemudian membeberkan alasan Jokowi sebaiknya mengikuti usulan KPU terkait jadwal Pemilu 2024. Dia menilai usulan jadwal Pemilu 2024 dari pemerintah, yakni pada 15 Mei 2024, terlalu berisiko.

“Usulan 15 Mei 2024 berisiko. Waktunya mepet dengan proses Pilkada serentak 2024 yang sudah diikat UU Pilkada pada November 2024. Dan, memang ini domain KPU untuk menetapkan. Mereka yang akan menanggung beban penyelenggaraan Pemilu 2024,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mardani menekankan masih ada perdebatan terkait usulan jadwal Pemilu 2024 di Komisi II DPR. Dia juga menegaskan mendukung usulan KPU.

“KPU usul 21 Februari dan pemerintah usul 15 Mei, belum ketemu titiknya. Kami dukung KPU,” tegas anggota Komisi II DPR Fraksi PKS itu.

Kata PDIP Soal Jadwal Pemilu 2024 Belum Satu Suara

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Arif Wibowo juga menegaskan jadwal Pemilu 2024 masih belum satu suara. Arif menyarankan Jokowi mengumpulkan seluruh ketua umum partai politik untuk mendiskusikan hal itu.

“Saya akui memang belum ada satu suara untuk itu. Karena itu, ya agak bersabar sedikit. Bahkan jika diperlukan, menurut hemat saya, malah perlu untuk Presiden mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal yang pokok, yang prinsipnya terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Dan, Pemilihan Kepala Daerah 2024,” kata Arif, Rabu (6/10/2021).

Arif menambahkan masih banyak hal yang perlu dirumuskan dengan baik terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Banyak masalah yang bisa kita inventarisir, yang harus bisa diantisipasi, dirumuskan secara baik dalam penyusunan jadwal, tahapan dan program Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024,” terang Arif.

“Misalnya, juga soal kewajiban pelantikan serentak yang diatur dalam Pasal 163, 164 dan 164 a UU Nomor 10 Tahun 2014 serta Pasal 201 ayat 7 menyangkut keserentakan pelantikan, menyangkut akhir masa jabatan yang serentak. Nah, itu bagaimana penyesuaiannya dengan Pemilu kita,” sambung politikus PDIP itu.

Untuk diketahui, pengambilan keputusan jadwal Pemilu 2024 sejatinya dilakukan hari ini (6/10/2021) dalam rapat Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian. Namun, Tito berhalangan hadir lantaran harus mengikuti ratas bersama Presiden Jokowi.

“Komisi II, penyelenggara Pemilu, kedua juga dengan Mendagri. Tapi hari ini kita tunda. Penundaan ini terkait dengan Mendagri hari ini ada ratas di Istana. Dan, ratas itu nggak bisa ditinggalkan karena ini menjadi tanggung jawab pak Mendagri pada ratas kali ini,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa, Rabu (6/10/2021).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top