News

Jejak Usulan Pilkada Lewat DPRD, Berawal dari Tito Karnavian Dilanjutkan Bamsoet

Wacana Pilkada Lewat DPRD

Wacana pemilihan kepala daerah alias Pilkada lewat DPRD pernah dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 2019 lalu. Saat itu, Tito mengatakan adanya kemungkinan untuk mengevaluasi sistem Pilkada yang telah berlangsung 20 tahun.

Menurut dia, sistem Pilkada langsung harus kembali dipertanyakan relevansinya. Saat itu Tito menjelaskan bahwa Pilkada langsung juga membawa dampak negatif. Salah satunya yaitu politik berbahaya tinggi yang rentan membuat kepala daerah melakukan tindakan korupsi.

“Tapi kalau dari saya sendiri, justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 6 November 2019 lalu.

“Kita lihat mudharatnya (pilkada langsung) juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,” tambahnya.

Berbagai pihak pun kemudian mengkritik pernyataan Tito. Bahkan, Penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KPU ikut merespons, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lewat juru bicaranya, Jokowi menekankan menolak Pilkada lewat DPRD. Presiden menegaskan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung.

Lihat Juga: Segudang Prestasi Tito Karnavian Yang diakui Dunia International

Satu tahun kemudian, Tito kembali menyampaikan wacana Pilkada Asimetris. Menurut dia, beberapa daerah seperti DI Yogyakarta dan DKI Jakarta selama ini sudah menerapkan Pilkada Asimetris.

“Contoh Yogya karena keistimewaannya maka Sri Sultan jadi Gubernur tanpa dipilih langsung rakyat. Kita lihat juga di DKI, walikota, (bupati) Kepulauan Seribu dipilih Gubernur jadi dia tak ada beban untuk balikkan modal. Jadi asimetris itu sudah terjadi,” ucap Tito dalam diskusi virtual yang diadakan Negara Institut, 20 Juni 2020.

Ketua MPR Kembali Lemparkan Isu Pilkada Lewat DPRD

Setelah wacana tersebut surut karena mendapatkan penolakan, kini Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang kembali menghidupkan isu ini ke publik. Hal ini diketahui saat pimpinan MPR berjumpa Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Saat bertemu Wantimpres, para pimpinan MPR membahas evaluasi sistem pilkada dan menyoroti meningkatnya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Menurut Bamsoet, mengembalikan Pilkada lewat DPRD bisa saja dilakukan. Ia mengatakan proses tersebut tetap demokratis dan tidak melenceng dari Pancasila.

Ia menuturkan, mengevaluasi sistem pelaksanaan pilkada langsung bukanlah hal yang tidak diperbolehkan.

“Namun bukan berarti kajian mendalam terhadap pelaksanaan pilkada langsung tidak boleh dilakukan. Mengingat menurut pasal 18 ayat 4 UUD 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,” jelas Bamsoet dalam keterangannya setelah bertemu Wantimpres.

Hingga kini, berbagai pihak pun masih mengkritisi wacana Pilkada lewat DPRD.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top