News

Jiwasraya Tak Kunjung Tuntas, Politikus Demokrat : Kami akan Tanya Menkeu Mau Talangi atau Tidak

Jiwasraya Tak Kunjung Tuntas, Politikus Demokrat : Kami akan Tanya Menkeu Mau Talangi atau Tidak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah untuk segera menyelesaikan nasib tunggakan nasabah pemegang polis saving plan PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) sampai tuntas. Pemerintah diminta tak mengabaikan nasib nasabah di tengah pandemi Covid-19.

Menurut anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat, Vera Febyanthy, itu dikarenakan masalah ini sudah ada sebelum masalah virus korona ada di Indonesia. “Harus diselesaikan secara menyeluruh, sampai selesai. Ini bisa jadi preseden buruk buat pemerintah jika nasib nasabah diabaikan,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (1/6).

Seperti diketahui, sebelumnya dalam rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR pada Februari 2020 lalu disebutkan bahwa ada opsi penyelamatan Jiwasraya melalui suntikan Penanaman Modal Negara (PMN) senilai Rp 15 triliun untuk membayar polis jatuh tempo dan menyelamatkan perseroan. Sementara, pada Maret 2020, pemerintah sudah mulai membayar kewajiban kepada lebih dari 15.000 nasabah tradisional senilai Rp 470 miliar. Namun tidak untuk nasabah pemegang polis saving plan.

Vera menyayangkan sikap pemerintah yang lebih menolong PT Garuda Indonesia Tbk di tengah Covid-19 ini. Padahal penyelesaian nasabah Jiwasraya harus juga menjadi prioritas. “Seluruh nasabah juga harus dibayarkan. Garuda saja bisa dapat, sementara kasus ini yang sudah lama tidak dapat,” ucapnya.

Sementara itu, DPR belum menjadwalkan adanya pertemuan dengan pemerintah untuk membahas kapan pembahasan pelunasan nasabah Jiwasraya. Namun yang pasti, kata Vera, akan ada penjadwalan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani setelah masa reses DPR berakhir.

Baca Juga : Perampok Jiwasraya Sebenarnya Sudah Ketahuan, Tapi Semua Pembicara Menghindar

“Setelah reses mungkin akan ada rapat dengan pemerintah. Harusnya cepat-cepat diselesaikan dan diurus supaya tidak numpuk. Nanti bagaimana ganti skema dananya, recovery-nya gimana, kami akan tanya apakah Menkeu kasih talangan atau bagaimana,” pungkasnya.

Berita Terkini

To Top