News

Jokowi Dibuat Kesal Dengan Amburadulnya Data Bansos

Jokowi Dibuat Kesal Dengan Amburadulnya Data Bansos

Presiden Jokowi kesal dengan buruknya akurasi data yang dikelola pemerintah. Salah satunya yaitu ketidak akuratan data bansos. Joko Widodo menilai masih banyak data bansos yang tumpang tindih. Menurutnya, akurasi data yang burut tersebut dapat menghambat penyaluran bantuan ke masyarakat hingga tak tepat sasaran.

“Terkait akurasi data, ini masih menjadi masalah hingga hari ini, dampaknya ke mana-mana. Contoh, data bansos tidak akurat, tumpang tindih. Penyalurannya menjadi tidak cepat, lambat, serta tak tepat sasaran. Begitu pula data penyaluran bantuan pemerintah lain,” tutur Jokowi saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, pada Kamis (27/5/2021).

Lihat Juga: Bansos Salah Sasaran, Mensos: Tak Perlu Dibesarkan

Tidak hanya data bansos, Presiden Joko Widodo juga menyentil seringya data pemerintah daerah dan pusat yang tak sinkron. Ia meminta masalah yang tidak kunjung selesai ini dapat segera dituntaskan.

Selain itu, Jokowi juga berpesan kepada BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu pemerintah mengawal peningkatan kualitas data. Dengan begitu kevalidan data bisa dicapai dan memudahkan seluruh program pemerintah.

“BPKP ini haru bantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi serta sinkronasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data,” ujar Jokowi menegaskan.

Presiden juga meminta lembaga dan kementerian, baik pusat ataupun daerah untuk menindaklanjuti jika BPKP memberikan rekomendasi. Masalah harus diselesikan, jangan sampai terulang kembali tiap tahunnya.

Lihat Juga: Pemerintah Baru Terima Data 7,8 Juta KK Penerima BLT, 1,2 Juta Data Kemana?

“Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan setop di rekomendasi saja, selesaikan hingga akar permasalahan, jadi tidak menjadi masalah sama di tahun selanjutnya. Sudah tahu salah diulang lagi setiap tahun,” kata Presiden Joko Widodo.

Menteri Risma Pernah Singgung Ruwetnya Data Bansos

Saat ini, data bansos memang menjadi masalah besar, bahkan sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini sudah buka-bukan soal rumitnya data bansos. Hal tersebut berdasarkan laporan beberapa instansi, mulai dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tahun 2020.

“Pertama kami masalahnya yaitu ketika kami mendapat hasil temuan BPK, BPKP, dan KPK. Jadi masalah awal yaitu di sini,” tutur Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (24/5/2021).

Lihat juga: Gara-gara Bansos DKI: Tiga Menteri Jokowi Lawan Anies

Ia menjelaskan, pada 2020 BPKP menemukan 3.877.965 data NIK keluarga penerima (KPM) penerima bansos tak valid. Lalu, 41.985 data ganda KPM dengan nama serta NIK yang sama. Tidak hanya itu, ada juga penerima (PM) bansos yang tak layak/tak miskin/tak mampu/tak rentan yaitu 3.060 KPM di wilayah Jabodetabek.

“Ada KPM sudah pindah, meninggal tidak ada ahli waris, tak dikenal, tak ditemukan sebanyak 6.921 KPM,” tambah Menteri Risma.

To Top