News

Jokowi Digugat Mundur, Anggota DPR Angkat Suara

Jokowi Digugat Mundur, Anggota DPR Angkat Suara

Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya. Gugatan dilayangkan karena menurut TPUA kondisi perekonomian di Indonesia ‘amburadul’ di bawah kepemimpinan Jokowi.

Mengetahui hal itu, anggota DPR RI Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menilai gugatan TPUA tidak jelas.

“Saya kita gugatan hukum terkait dengan kondisi bangsa dan perekonomian yang dilakukan TPUA ini tidak jelas maksudnya. Harus jelas objek hukum dari gugatan itu. Apakah yang digugatannya itu termasuk dalam ranah gugatan hukum?” kata Ace, Sabtu (2/5/2021).

Ace kemudian menyoroti alasan gugatan TPUA yang menyebutkan kondisi perekonomian Indonesia amburadul. Dia menegaskan kondisi semacam itu tidak saja dialami Indonesia, melainkan juga semua negara di dunia.

Adapun penyebab kondisi ekonomi yang mengalami pelambatan itu, kata Ace, disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang hingga kini tak berkesudahan.

“Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Semua negara saat ini sedang menghadapi mewabahnya Covid-19 yang berimplikasi terhadap kondisi perekonomian dunia. Bahkan, di beberapa negara, perekonomian mengalami pelambatan yang sangat tajam. Keselamatan jiwa masyarakat jelas harus menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19 sambil terus mendorong kebijakan ekonomi,” terangnya.

Jazilul: Gugatan TPUA Aneh!

Di sisi lain, anggota DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai aneh terkait gugatan TPUA yang meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Jazilul menyebut gugatan itu tidak menggambarkan spirit ulama.

“Gugatan tanpa dasar dan tidak mencerminkan semangat ulama. Tidak perlu-lah bertindak yang aneh-aneh, apalagi mengatasnamakan ulama,” kata Jazilul.

Politikus PKB itu meminta TPUA setop menebar fitnah, terlebih di bula suci Ramadan ini. Dia meyakini pengadilan akan menolak gugatan tersebut.

“Hemat saya, marilah kita sadar diri. Khususnya pada bulan suci Ramadan ini kita isi dengan kegiatan yang mulai, zikir dan tadarus Alquran. Bukan malah menebar gugatan yang bernuansa fitnah. Kami yakin pengadilan juga akan menolak gugatan yang sumir tersebut,” tegasnya.

Arsul Sani: Gugatan Salah Tempat!

Kemudian, anggota DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menyebut gugatan TPUA salah tempat. Menurut dia, gugatan semacam itu semestinya diajukan secara perdata.

“PPP memandang gugatan TPUA dengan materi seperti itu merupakan gugatan yang salah tempat. Meski gugatan tersebut dikonstruksikan sebagai gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang merupakan kompetensi lembaga peradilan umum untuk memeriksanya. Namun, materi gugatan PMH-nya bukan merupakan materi yang bisa dinilai oleh Pengadilan Negeri,” ucap Arsul.

Sama seperti Jazilul Fawaid, Arsul juga meyakini gugatan itu akan ditolah oleh pengadilan. Kendati begitu, politikus PPP itu menghargai apa yang telah dilakukan TPUA dalam menempuh jalur hukum.

“Karenanya, meski menghormati hak mereka untuk menempuh jalur hukum dengan mencoba mengajukan gugatan seperti itu, tapi kami berkeyakinan bahwa pada akhirnya pengadilan akan menolak atau menyatakan tidak akan dapat diterima oleh pengadilan,” sambungnya.

Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan TPUA mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2021) kemarin. Dalam gugatan itu tertulis Presiden Jokowi sebagai pihak tergugat. Adapun penggugat menuntut tergugat mundur dari jabatannya sebagai Presiden karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.

Koordinator Advokat TPUA, Ahmad Khozinudin menerangkan gugatan itu merupakan wujud dari keprihatinan pihaknya terhadap kondisi Indonesia saat ini. Khozinudin mengatakan Indonesia d bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mengalami carut-marut terutama di sektor perekonomian dan penegakan hukum.

To Top