News

Jokowi Minta PPKM Diperpanjang 2 Minggu ke Depan

Jokowi Minta PPKM Diperpanjang 2 Minggu ke Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga dua minggu ke depan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartanto, Kamis (21/1/2021).

“Bapak Presiden meminta pembatasan kegiatan masyarakat dilanjutkan dari tanggal 26 (Januari) sampai 8 (Februari). Nanti pak Mendagri akan mengeluarkan instruksi Mendagri dan diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan parameter tingkat kesembuhan di bawah nasional, kematian di atas nasional, positivy rate di atas nasional dan BOR di atas nasional,” kata Airlangga.

Airlangga juga membeberkan ‘capaian’ penerapan PPKM periode pertama di 7 provinsi atau 73 kota/kabupaten di Jawa dan Bali sejauh ini. Ia menyatakan masih ada 29 kota/kabupaten yang memiliki risiko tinggi, sementara hanya 3 kota/kabupaten yang berisiko rendah.

“Telah diberlakukan PPKM di 7 provinsi: DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim dan Bali. Hasil monitoringnya mengatakan bahwa ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota risiko sedang dan 3 kabupaten/kota risiko rendah,” sambungnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebutkan hanya ada dua provinsi yang mengalami penurunan kasus Covid-19. Kedua provinsi yang dimaksud adalah Yogyakarta dan Banten.

“Dari 7 provinsi, terlihat masih ada peningkatan di lima provinsi dan yang mengalami penurunan di Banten dan Yogyakarta,” paparnya.

DKI Jakarta Mendukung PPKM Diperpanjang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung penuh keputusan pemerintah pusat yang memperpanjang PPKM hingga dua minggu ke depan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Riza mengatakan PPKM diperpanjang pastinya mengacu pada data kasus Covid-19 di Jawa dan Bali yang masih tinggi.

“Kami memahami, mengerti dan tentu kami mendukung kebijakan dari pemerintah (pusat). Gubernur (Anies) juga memberikan dukungan penuh atas kebijakan pemerintah pusat. Tentu itu diputuskan berdasarkan data dan angka yang masih cukup besar, masih tinggi,” ucap Riza, Rabu (20/1/2021).

Politisi Partai Gerindra itu pun berharap kasus Covid-19 mengalami penurunan, khususnya di DKI Jakarta. Terkait status PSBB ketat diperpanjang atau tidak, lanjut dia, Pemprov DKI masih menunggu hingga 25 Januari mendatang.

“Mudah-mudahan dua minggu ke depan nanti setelah tanggal 25 kita akan lihat hasilnya apakah mulai menurun,” sambungnya.

Wagub Jabar: Berat, Tapi Harus Dilaksanakan

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemprov Jawa Barat akan mengikuti kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPKM hingga dua minggu ke depan. Kendati demikian, Uu tak menampik dampak PPKM yang diperpanjang akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi.

“Memang berat. Tapi mau tidak mau dengan situasi seperti ini, kami harus menerima dan melaksanakan ini agar penularan Covid-19 terputus. Ini berat untuk melaksanakan PPKM karena ekonomi masyarakat juga menjerit,” kata Uu, Kamis (21/1/2021).

Uu kemudian membagikan pengalaman dampak penerapan PSBB bagi Jawa Barat di sektor ekonomi, beberapa waktu lalu. Ia menyebut ekonomi Jawa Barat sempat mengalami anjlok drastis saat PSBB diterapkan. Padahal, kata dia, ekonomi Jawa Barat sempat mengalami kenaikan yang luar biasa sebelum diterapkannya PSBB.

“Pengalaman di Jabar sebelum PSBB, ekonomi naik 5,8 persen. Melebihi kenaikan ekonomi secara nasional. Belum rata memang di daerah dan hanya di kelompok tertentu, tapi ini kemajuan luar biasa,” terangnya.

“Setelah PSBB, kita minus 5 persen sekian. Turun drastis, melorot. Nah sekarang memang kita perlahan pulih kembali 2 persen. Kemudian dalam survei terakhir BI naik 3 persen, kita menggeliat,” lanjutnya.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top