News

Jokowi Tolak Amandemen UUD ’45 dan Masa Jabatan 3 Periode

Jokowi Tolak Amandemen UUD ’45 dan Masa Jabatan 3 Periode

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa dirinya menolak masa jabatan presiden diubah paling lama menjadi 3 periode. Jokowi pun tidak setuju dengan adanya wacana amandemen UUD ’45

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor setelah digelarnya pertemuan partai pendukung pemerintah non-parlemen di Istana, pada Rabu (1/9/2021). Mulanya Afriansyah membeberkan tiga pesan Jokowi yang disampaikan di dalam pertemuan tersebut.

“Nah, dalam pertemuan tadi, Presiden menyampaikan tiga pesan. Pesan pertama soal penanganan pandemi Covid-19. Kedua soal perekonomian Indonesia saat ini di tengah pandemi Covid-19. Ketiga pemindahan ibu kota negara” terang Afriansyah.

Afriansyah mengatakan setiap petinggi partai yang hadir dalam pertemuan itu boleh menanggapi pesan yang disampaikan Jokowi. Giliran PBB menyampaikan tanggapan, Afriansyah menambahkan soal amandemen terbatas UUD ’45. Dia menegaskan partainya siap memberikan masukan terkait amandemen terbatas UUD ’45.

“Cuma giliran saya yang mewakili PBB, setelah menanggapi persoalan pandemi, persoalan ekonomi, dan persoalan ibu kota negara, saya menambahka pesan dari Ketum PBB soal amandemen terbatas. Saya sampaikan Ketum PBB siap memberi masukan, siap memberikan semacam arahan atau masukan untuk amandemen terbatas,” ungkap dia.

Menanggapi pernyataan Afriansyah itu-lah, Jokowi menegaskan dirinya menolak wacana amandemen UUD ’45. Jokowi, jelas Afriansyah, menyerahkan hal itu kepada MPR.

“Nah, selesai kita beri tanggapan, Presiden merespons kembali kita semua, termasuk soal amandemen yang saya sampaikan. Presiden menjawab bahwa soal amandemen baik terbatas ata tidak, saya (Jokowi) tidak setuju. Itu diserahkan kepada MPR saja, ya kan, karena kaitannya takut takut diarahkan macem-macem,” sambungnya.

Afriansyah juga mengungkapkan Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan Presiden diubah menjadi 3 periode.

“Iya, betul 3 periode dia (Jokowi) tidak setuju. Perpanjangan pun dia tidak setuju,” bebernya.

Kata MPR Soal Amandemen UUD ‘45

Wakil Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan amandemen UUD ’45 bukan menjadi kegiatan yang ‘haram’ dilakukan. Namun, kata Jazilul, amandemen UUD ’45 bukan perkara yang gampang.

“Wacana amandemen bukan barang haram. Namun tidak mudah melakukan amandemen UUD 1945 tanpa kehendak yang kuat dari rakyat. Apalagi saat ini semua fokus mengatasi pandemi,” kata Jazilul, Rabu (1/9/2021).

Jazilul mengatakan reformasi memang butuh dievaluasi. Kendati begitu, lanjut dia, hal itu tidak melulu harus menggunakan ‘jalur’ amandemen UUD ’45.

“Evaluasi perjalanan demokrasi dan reformasi memang perlu (dievaluasi). Tapi tidak mesti dengan jalur amandemen UUD,” imbuhnya.

Bagaimana Pandangan PKS?

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga turut menyuarakan pendapat terkait munculnya wacana amandemen UUD ’45. Sama seperti Jazilul Fawaid, Mardani juga menyebut amandemen bukan sesuatu yang haram. Kendati begitu, kata dia, ide amandemen berbahaya seiring jika dikaitkan dengan isu penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

“Evaluasi harus selalu dilakukan. Amandemen juga bukan hal yang haram. Tapi dalam kondisi isu tiga periode sudah berkembang plus perimbangan koalisi dan oposisi yang jomplang, ide amandemen berbahaya,” kata Mardani, Rabu (1/9/2021).

Mardani mengingatkan saat ini Tanah Air sedang dalam kondisi pandemi Covid-19. Semua jajaran pun tengah bergotong-royong untuk mengatasi pandemi ini. Dia berharap amandemen UUD ’45 tidak dilakukan dalam waktu dekat ini karena (menurutnya) adu argumen tidak akan optimal.

“Plus di masa pandemi kita tidak bisa optimal mengadu hujah atau argumen,” tegasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top