News

Kakorlantas Tak Lagi Rekomendasikan Mudik Sebelum 6 Mei

Kakorlantas Tak Lagi Rekomendasikan Mudik Sebelum 6 Mei

Kakorlantas Polri Irjen Istiono awalnya mempersilahkan warga untuk mudik sebelum 6 Mei 2021, bahkan bakal memperlancar perjalanan mudik. Setelah pernyataannya itu ia menuai kritik, dan kini tak lagi merekomendasikan mudik sebelum tanggal 6 Mei 2021.

“Pada dasarnya sebelum tanggal 6 Mei 2021 tak direkomendasikan untuk mudik dahulu,” tutur Istiano kepada awak media, Jumat (16/4/2021).

Ia menjelaskan alasan pihaknya tak lagi merekomendasikan masyarakat untuk mudik mendahului larangan mudik berlaku. Pihaknya mengikuti aturan pemerintah yang meniadakan mudik Idul Fitri tahun 2021.

“Sebab daerah tujuan mudik mempersiapkan karantina selama  hari sesuai SE Nomor 13 Satgas COVID-19. Sebab kebijakan pemerintah yaitu dilarang mudik ataupun mudik ditiadakan,” ujarnya.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa Korlantas Polri menyatakan tak akan menghalangi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman atau mudik Lebaran 2021. Namun, masyarakat diperbolehkan mudik sebelum 6 Mei 2021.

“Sebagaimana adanya mudik awal, sebelum tanggal 6, yang dibolehkan saja. Kita perlancar,” kata Kakorlantas Polri Irjen Istiono melalui keterangan tertulisnya pada, Kamis (15/4/2021).

Lihat Juga: Korlantas Perlancar Mudik Sebelum 6 Mei, DPR Mengkritik!

Istiono dengan tegas mengatakan larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Menurutnya, larangan mudik ini diberlakukan untuk mencegah dan memutus penularan virus corona.

“Setelah tanggal 6, mudik tidak boleh. Kita batasi itu, yang bahaya ini kan berkumpul bersama-sama, berkerumun bersama-sama. Ini bakal menambah penyebaran corona, ini wajib kita antisipasi,” terangnya.

Polri sendiri telah menyiapkan 333 titik penyekatan mulai dari Lampung hingga Bali untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang nekat mudik pada 6 hingga 17 Mei. Walau demikian, lanjut Istiono, jika masih ada masyarakat uang nekat melakukan perjalanan mudik pada 6-17 Mei, pihak kepolisian akan menindaknya secara humanis. Masyarakat yang kedapatan mudik akan dikenai sanksi putar balik.

Nekat Mudik Lebaran Bisa Kena Denda Hingga Rp 100 Juta

Aturan ini tertulis dalam SE Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama bulan suci Ramadhan 1442 H. SE tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Satgas, Doni Monardo pada 7 April 2021.

Bagi masyarakat yang masih nekat melakukan mudik akan dikenai sanksi berdasarkan UU Nomor  tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 93 tertulis bahwa hukuman paling lama yaitu satu tahun. Selain itu dapat dikenai denda maksimal Rp 100 juta apabila melanggar peraturan tentang mudik ini.

Namun, dalam aturan tersebut dituliskan bahwa mudik tak diperbolehkan kecuali untuk kendaraan pelayanan distribusi logistik serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak yang kepentingannya bersifat non mudik. Seperti, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau duka, ibu hamil yang didampingi oleh 1 anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang maksimal didampingi oleh 2 orang.

To Top