News

Kata Komnas HAM Soal Tewasnya Laskar FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional

Kata Komnas HAM Soal Tewasnya Laskar FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat suara terkait upaya membawa kasus tewasnya 6 laskar FPI ke Mahkamah Internasional atau International Criminal Court, di Den Haag, Belanda. Komnas HAM menyebut ada sejumlah hambatan yang sangat mungkin menghadang ‘jalan mulus’ upaya tersebut.

Dikatakan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bahwa Indonesia bukan anggota ICC. Sehingga, kasus tewasnya laskar FPI tidak memiliki alasan hukum untuk diadili.

“Indonesia bukan negara anggota Internasional Criminal Court karena belum meratifikasi Statuta Roma. Karena itu, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah yuridiksi Indonesia. Sebab Indonesia buka negara anggota,” ujar Taufan, Selasa (26/1/2021).

Taufan menjelaskan suatu kasus tidak bisa diadili oleh Mahkamah Internasional jika proses peradilan nasional masih berjalan. Dia menegaskan Mahkamah Internasional baru dapat mengambil alih proses peradilan jika peradilan nasional sudah tidak dapat dipercaya lagi.

“Kasus pelanggaran HAM tadi mesti melalui proses pengadilan nasional terlebih dahulu. Mahkamah Internasional tidak bisa mengadili kasus tersebut bila peradilan nasional masih atau telah berjalan. Sebab, Mahkamah Internasional tidak dirancang untuk menggantikan peradilan nasional,” terangngnya.

“Mahkamah Internasional hanya akan bertindak sebagai jaring pengaman apabila sistem peradilan nasional ‘collapsed’. Atau secara politis terjadi kompromi dengan kejahatan-kejahatan tersebut sehingga tidak bisa dipercaya sama sekali,” sambungnya.

Bukan Pelanggaran HAM Berat

Kemudian, hambatan yang dapat menghadang ‘jalan mulus’ upaya membawa kasus tewasnya 6 laskar FPI adalah kasus tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kendati demikian, Taufan mengatakan ada sejumlah pihak yang menginginkan bahkan mendesak kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

“Kasus ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Walaupun diakui memang ada pihak yang mendesak dan membangun opini sejak awal serta terus-menerus bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM yang berat,” kata Taufan.

Taufan menegaskan pihaknya tidak menemukan cukup bukti untuk mengategorikan kasus tewasnya 6 laskar FPI sebagai pelanggaran HAM berat. Ia pun menyoroti pernyataan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) bentukan Amien Rais yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertanggung jawab atas kasus tersebut.

“Komnas HAM tidak menemukan bukti ke arah itu. Baik dari data yang dikumpulkan maupun berdasarkan kronologi peristiwa yang tim penyelidikan Komnas HAM temukan. Argumen sebalinya dari TP3 yang mengaitkan kasus ini ke Presiden Jokowi tentu merupakan penyimpulan yang terlalu jauh,” lanjutnya.

Mahkamah Internasional Sudah Terima Laporan Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI?

Ketua Tim Advokasi Korban Pelanggaran HAM Hariadi Nasution sebelumnya menuturkan bahwa laporan terkait kasus tewasnya 6 laskar FPI sudah diterima oleh Mahkamah Internasional. Hariadi mengaku mengetahui informasi tersebut langsung dari pihak Mahkamah Internasional.

“Saya perlu jelaskan, bentuknya bukan sebuah gugatan. Akan tetapi seluruh informasi terkait pelanggaran HAM berat sudah kita sampaikan kepada ICC. Pihak ICC menyampaikan sudah menerima semua berkas itu dengan baik,” kata Hariadi, Jumat (22/1/2021) lalu.

Lebih lanjut, Hariadi menerangkan bahwa pihaknya tidak hanya melaporkan kasus tewasnya 6 laskar FPI, melainkan juga kasus dugaan pembunuhan oleh aparatur keamanan Indonesia pada 21-23 Mei 2019 lalu. Dia menyatakan siap berjuang untuk menegakkan keadilan.

“Dalam hal perjuangan menegakkan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia. Kita akan terus melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dan sesuai dengan mekanismenya,” terang Hariadi.

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top