News

Kata PKS Soal Pejabat Ogah Mendukung PPKM Darurat

Kata PKS Soal Pejabat Ogah Mendukung PPKM Darurat

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang menyebut masih ada sejumlah pejabat yang ‘ogah’ mendukung pemberlakuan pembatan kegiatan masyarakat darurat (PPKM darurat). Mardani, dengan tegas, meminta semua pihak termasuk para elite mendukung PPKM darurat.

“Semua pihak elite atau rakyat harus disiplin dan mendukung PPKM darurat,” kata Mardani, Sabtu (3/7/2021).

Mardani meminta pemerintah menggalakkan sosialisasi PPKM darurat kepada masyarakat. Dia juga meminta penerapan PPKM yang adil bagi semua daerah.

“Ini bab kesadaran, dan contoh teladan akan jadi kata kunci. Termasuk penerapan yang adil dan setara. Jangan ada daerah yang masih buka mal, sementara yang lain tutup,” tegasnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu pun berharap aparat berwajib tidak menggunakan pendekatan hukum di awal terhadap para pelaku yang melanggar aturan PPKM darurat. Sebaiknya, kata dia, pelanggar aturan PPKM darurat mendapatkan peringatan terlebih dahulu.

“Jangan pendekatan hukum. Kasih peringatan dan gunakan pendekatan teknologi berbasis IT. Kalau sudah dua kali melanggar baru kasih hukuman,” sambungnya.

PPP Minta Tindak Pejabat yang Dimaksud Kabareskrim

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani juga mengomentari adanya sejumlah pejabat yang ogah mendukung PPKM darurat. Arsul meminta sejumlah pejabat yang dimaksud segera ditindak.

“Yang ditunggu oleh publik adalah proses penindakan terhadap pejabat yang dimaksud,” kata Arsul, Sabtu (3/7/2021).

Arsul mengatakan pejabatan yang tidak mau mendukung PPKM darurat bisa dijerat dengan sanksi administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, sanksi pidana juga bisa dijatuhkan kepada mereka.

Oleh karenanya, politikus PPP itu meminta Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM darurat memerintahkan Kemendagri dan Bareskrim Polri untuk saling berkolaborasi mengidentifikasi sejumlah pejabat yang ogah mendukung PPKM darurat.

“Memang, yang menyangkut proses penindakan dari sisi hukum administrasi pemerintahan menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, seyogianya pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang memimpin pelaksanaan PPKM darurat agar meminta Kemendagri dan Bareskrim berkolaborasi melakukan identifikasi pejabat yang enggan atau ogah-ogahan melaksanakan PPKM darurat di daerahnya masing-masing,” papar dia.

Kabareskrim Sebut Ada Pejabat Ogah Mendukung PPKM Darurat

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut masih ada sejumlah pejabat yang belum mendukung PPKM darurat. Namun, Agus tidak membeberkan dengan gamblang siapa pejabat-pejabat yang dimaksud.

“Kami sedang melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, dengan Jampidum. Kami sudah koordinasi dalam rangka merumuskan pasal-pasal sampai dengan apabila ada pejabat yang menghalangi atau menghambat pelaksanaan PPKM darurat yang nantinya akan dilaksanakan karena disinyalir masih ada beberapa pejabat yang belum mendukung pelaksanaan PPKM darurat maupun PPKM mikro selama ini,” terang Agus, Sabtu (4/7/2021).

Agus menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan untuk menggelar Operasi Aman Nusa. Operasi tersebut akan dilakukan di seluruh wilayah.

“Khusus satgas penegakan hukum, Bapak Kapolri telah mengarhkan kepada jajaran untuk disusun cara bertindak dan pasal-pasal yang sudah dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan. Sehingga terjadi hal-hal yang (seperti) menjual (obat) dengan harga lebih mahal, sengaja menimbun akan kita lakukan penegakan hukum,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM darurat mulai dari 3 Juli kemarin hingga 20 Juli mendatang. Adapun Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan didapuk sebagai Koordinator PPKM darurat.

“Ini 10 hari ke depan, menurut hemat saya, mungkin dua minggu ini juga (kasus Covid-19) akan terus bisa naik. Ini masa kritis, dua minggu ini,” ungkap Luhut.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top