News

Kejagung Tetapkan Alex Noerdin Sebagai Tersangka Korupsi

Kejagung Tetapkan Alex Noerdin Sebagai Tersangka Korupsi

Kejagung (Kejaksaan Agung) menetapkan Alex Noerdin sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD PDPDE (Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi) Sumatera Selatan 2010-2019. Anggota DPR RI sekaligus mantan Gubernur Sumatera Selatan itu langsung ditahan.

“Penyidik menaikkan status tersangka AN,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Leonard, Kamis (1/9/2021).

Selain Alex Noerdin, tersangka lainnya yaitu Muddai Madang, yang merupakan Wakil Ketua Umum KOI (Komite Olahraga Indonesia) periode 2015-2019. Alex langsung ditahan di Rutan Cipinang hingga 20 hari ke depan.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi pembelian gas bumo oleh BUMD PDPDE Sumsel tahun 2010-2019. Keduanya langsung ditahan di Rutan Kejagung.

“Tim Penyidik di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sudah menetapkan dua orang tersangka soal Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD PDPDE Sumsel Tahun 2010-2019,” bunyi keterangan tertulis dari Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (8/9/2021).

Perkara ini berawal pada 2010, saat Pemprov Sumatera Selatan mendapat alokasi untuk pembelian gasa bumi bagian negara dari DARI J.O.B PT Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil and Gas Ltd., Jambi Merang sebanyak 15 MMSCFD atas keputusan BP MIGAS berdasarkan permintaan Gubernur Sumatera Selatan.

Lalu, dari keputusan Kepala BP Migas itu, yang dipilih sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut yaitu BUMD Provinsi Sumsel. Namun, dengan alasan PDPDE Sumsel tak memiliki pengalaman teknis maupun dana, PDPDE Sumsel menjalin kerja sama dengan investor swasta, yaitu PT Dika Karya Lintas Nusa. Kemudian dibentuk perusahaan patungan PT PDPDE Gas yang 15% sahamnya untuk PDPDE Sumsel dan sisanya untuk PT Dika Karya Lintas Nusa.

Berdasarkan perhitungan BPK, penyimpangan tersebut menyebabkan keuangan negara merugi lebih dari 30 ribu dolar AS dari hasi penerimaan penjualan gas dikurangi dana operasional selama tahun 2010-2019, yang seharusnya diperoleh PDPDE Sumsel.

Selain kerugian keuangan negara sebanyak USD 63.750 dan Rp 2 miliar lebih yang meupakan setoran modal yang tak seharusnya dibayar oleh PDPDE Sumatera Selatan.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top