News

Kemenhub: Nggak Ada Istilah Mudik Lokal!

Kemenhub: Nggak Ada Istilah Mudik Lokal!

Belakangan ini, publik ramai menyoroti istilah ‘mudik lokal’. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan tidak ada istilah mudik lokal. Kemenhub pun mengingatkan konsekuensi penularan Covid-19 jika masyarakat ‘ngotot’ mudik.

“Nggak ada (istilah mudik lokal). Jadi itu mudik lokal memang ya benar-benar diciptakan oleh masyakarat karena mungkin berasumsi bahwa tidak ada pelarangan pergerakan dan transportasi. Oh ya sudah mudik di tempat aglomerasi tadi boleh. Sekali lagi, kami harus tegaskan, kita harus paham dulu ini esensi mudik dalam situasi pandemi punya konsekuensi-konsekuensi,” terang juru bicara Kemenhub Adita Irawati, Rabu (5/5/2021).

Adita kemudian memberikan pemahaman mengenai kawasan aglomerasi. Dia menerangkan di kawasan itu dimungkinkan mobilitas warga tetap terjadi meski memasuki tanggal pelarangan mudik.

“Begini, karena kami pernah mengumumkan daerah-daerah yang masih dimungkinkan terjadinya mobilitas itu kawasan yang disebut aglomerasi atau perkotaan. Jadi aglomerasi ini masih banyak masyarakat yang belum paham,” kata Adita.

“Jadi simpelnya aglomerasi itu satu kawasan yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Bisa satu provinsi atau beda provinsi yang berdekatan dan masyarakatnya itu tiap hari lalu lintasnya, setiap hari lintas kabupaten, lintas kota, lintas provinsi, udah kaya bus gitu antar kota antar provinsi tiap hari,” sambungnya.

Juru bicara Kemenhub itu mengatakan masyarakat di kawasan aglomerasi harus tetap beraktivitas pada tanggal pelarangan mudik. Atas dasar itu, kegiatan transportasi di kawasan itu tidak akan dilakukan pelarangan.

“Nah di kawasan tersebut karena masyarakatnya harus beraktivitas setiap hari, kita lihat 6 sampai 17 Mei itu kan Lebaran-nya cuma dua hari. Hari yang lain, orang bekerja, orang beraktivitas, orang cari nafkah, cari ekonomi. Nah, tentu tidak bisa tutup kegiatan itu dengan cara melakukan transportasi atau pelarangan mudik. Jadi ini kawasan tetap harus melakukan aktivitasnya sehingga kegiatan transportasinya tidak kita lakukan pelarangan. Masyarakat boleh bepergian,” jelas dia.

Mobilitas untuk Hal-hal Penting

Kendati demikian, Adita meminta masyarakat memprioritaskan untuk hal-hal penting, seperti bekerja, saat melakukan mobilitas di kawasan aglomerasi. Dia juga meminta masyarakat tidak mudik dan melakukan mobilitas untuk hal-hal yang kurang penting.

“Tetapi, kembali lagi selalu mengimbau dalam situasi pandemi kita prioritaskan mana yang penting bekerja cari nafkah mungkin itu sesuatu yang penting. Apalagi yang kerjanya harian, kalau dia tidak kerja sehari dua hari, tidak punya penghasilan. Nah yang itu yang kita prioritaskan,” papar Adita.

“Tapi kalau seperti wisata, seperti kumpul-kumpul, arisan keluarga atau mudik, reuni, pokoknya yang berpotensi mengumpulkan orang cukup banyak, apalagi ketemunya lansia meskipun di kawasan aglomerasi atau perkotaan, tolong jangan dilakukan dulu,” imbuhnya.

Kemenhub: Semua Transportasi untuk Mudik Dilarang

Masih menurut pernyataan Adita Irawati. Juru bicara Kemenhub itu menegaskan mulai tanggal pelarangan mudik, semua transportasi umum untuk kepentingan mudik dilarang beroperasi. Di samping itu, kata dia, petugas akan melakukan penyekatan di perbatasan wilayah.

“Pada masa peniadaan mudik tersebut (6-17 Mei) semya pengoperasian transportasi (umum) untuk kepentingan mudik dilarang,” tegas Adita.

Kendati begitu, Adita memastikan masih ada transportasi umum yang beroperasi untuk kepentingan non-mudik. Angkutan logistik dan kebutuhan kesehatan, lanjut dia, juga dapat berjalan seperti biasanya tanpa ada pelarangan.

“Masih ada moda transportasi yang beroperasi untuk melayani kegiatan yang dikecualikan, seperti diatur di dalam Permenhub Nomor 13 Tahun 2021. Angkutan logistik/barang seperti angkutan pengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, juga akan berjalan seperti biasa,” jelasnya.

To Top