News

Kepala Otorita IKN Boleh Dirangkap Menteri, Efektif Tidak?

Kepala Otorita IKN Boleh Dirangkap Menteri, Efektif Tidak?

Ketua DPP PPP Achmad Baidlowi menyebut Kepala Otorita IKN (Ibu Kota Negara) boleh rangkap jabatan oleh menteri. Baidlowi membeberkan alasan Kepala Otorita IKN boleh dirangkap menteri.

“Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan, dalam Pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan Kepala Otorita bisa dirangkap oleh menteri. Adapun wakilnya dari luar kementerian,” kata Baidlowi, belum lama ini.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menyatakan tidak sepakat apabila menteri merangkap jabatan sebagai Kepala Otorita IKN. Menurut dia, Kepala Otorita IKN tidak boleh rangkap jabatan.

“Kepala Otorita IKN harus mandiri, tidak boleh rangkap jabatan. Jadi, saya berpendapat untuk Kepala Otorita IKN itu tidak boleh rangkat jabatan,” tegas Guspardi, Senin (21/2/2022).

Perihal siapa sosok yang mengemban jabatan Kepala Otorita, Guspardi menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Politikus PAN itu meyakini Jokowi sudah mengantongi sejumlah calon yang berpotensi menjadi pemimpin Kepala Otorita IKN.

“Jokowi tentu sudah mempunyai calon yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN dan itu merupakan hak prerogatif Presiden,” tambahnya.

Siapa Sosok yang Paling Cocok Jadi Kepala Otorita IKN?

Sejauh ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemilik hak prerogatif belum mengumumkan siapa sosok yang akan menjadi Kepala Otorita IKN. Lantas, siapa sosok yang paling pantas menjadi pemimpin Ibu Kota baru?

Berbicara soal Kepala Otorita, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil cocok mengemban jabatan itu. Terlebih, tambah Mardani, Ridwan Kamil memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah.

“Kang RK (Ridwan Kamil) cocok. Kang RK background arsitektur. Punya pengalaman Wali Kota dan Gubernur. Sukses mengelola daerah,” ujar Mardani, Senin (21/2/2022).

Akan tetapi, menurut Mardani, perjalanan politik Ridwan Kamil bisa anjlok jika menjadi Kepala Otorita. Pasalnya, kata dia, peluang Ridwan Kamil maju di Pilpres 2024 menjadi tertutup.

“Tapi sayang peluang maju Pilpres 2024 jadi tertutup,” sambungnya.

PKB: Ditunggu Saja Siapa Pemimpin IKN yang Ditunjuk Jokowi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim meminta semua pihak menunggu siapa sosok yang akan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN. Menurut Luqman, Jokowi hanya menunggu hari baik untuk mengumumkan sosok tersebut.

“Kita tunggu saja siapa nama yang akan diumumkan Presiden Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN. Nama itu, saya yakin sudah ada di saku Presiden Jokowi. Tinggal menunggu hari baik untuk diumumkan ke publik,” kata Luqman, Senin (21/2/2022).

Luqman meyakini Jokowi akan memilih sosok Kepala Otorita yang fokus mengemban tugas berat itu. Jokowi, lanjut dia, tidak akan main-main dengan agenda pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

“Serius, InsyaAllah Presiden Jokowi akan menunjuk Kepala Otorita yang 100 persen fokus mengawal tugas berat ini. Pembangunan dan pemindahan IKN bukanlah kerjaan yang mudah. Banyak negara telah terbukti mengalami kegagalab. Presiden Jokowi pasti tidak akan main-main dengan agenda pembangunan IKN Nusantara,” tegasnya.

Perihal aturan dibolehkannya Kepala Otorita dirangkap menteri, menurut Luqman, hal itu dapat mengganggu konsentrasi kinerjanya. Luqman menilai hal itu bisa menghambat keberhasilan agenda pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

“Walaupun secara aturan tidak ada larangan Kepala Otorita IKN dirangkap oleh seorang menteri, tapi pasti akan membuat konsentrasinya terganggu. Tentu akan berdampak menghambat keberhasilan pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara,” papar politikus PKB itu.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © 2022 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top