News

Kesaksian Ahli Tafsir dari Muhammadiyah dalam Sidang Ahok, “Memilih Adalah Hak dan Kewajiban”

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersiap menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Jakarta.

Yunahar Ilyas, Saksi ahli agama Islam dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan bahwa dalam memilih pemimpin berdasarkan agama tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Sama sekali tidak memecah belah, bahkan justru memperkuat NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia),” tegas Yunahar saat bersaksi di persidangan kasus dugaan penodaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Yunahar menambahkan, dalam pemahaman Muhammadiyah, memilih adalah hak dan kewajiban. Kewajiban rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin, menurut Yunahar, yang dipilih adalah yang terbaik. Sedangkan yang menjadi haknya, bila menentukan pemimpin berdasarkan kriteria tertentu.

“Apakah yang terbaik satu kampung, satu etnis, agama itu urusan dia,” ujar Yunahar.

Indonesia bukan negara yang secara langsung berdasarkan hukum Al-Quran dan sunnah. Tapi, bukan berarti Indonesia adalah negara yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Keduanya bisa diambil untuk membuat konstitusi menjadi undang-undang. Kata Yunahar,

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu menuturkan, yang tidak dibolehkan apabila umat Islam menuntut dibuatkan undang-undang tidak boleh nonmuslim menjadi pemimpin. Sebab, kata Yunahar, itu melanggar ketentuan. “Tapi dia tidak menuntut itu. Dia hanya akan menggunakan haknya sesuai kriteria,” ucap Yunahar.

Selain satu agama, memilih pemimpin dari satu partai saja dibolehkan. Sebab, sistem demokrasi membolehkan primordialisme. “Apakah itu agama, etnis, partai atau alasan-alasan, banyak juga yang anjurkan alumni satu kampus,” tambahnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 LO inc. Media Supported By MASEL Corp

To Top